Tak Kantongi Izin, Aksi Kemanusian untuk Nduga Dibubarkan

Tim aksi galang dana untuk Nduga memberikan keterangan pers, di Jayapura Sabtu, (7/4).

JAYAPURA – Pihak kepolisian diharapkan bisa membedakan aksi demonstrasi politik dan aksi kemanusiaan untuk korban pengungsian konflik Nduga.

Hal ini ditegaskan Korlap Aksi Galang Dana untuk Nduga Albert Yatipai, ia mengatakan polisi seharusnya bisa membedakan aksi sosial dan aksi demonstrasi, karena dirinya dan tim melakukan aksi penggalangan dana untuk masyarakat Nduga.

“Saya heran dimana hati nurani polisi ini jelas kita lakukan untuk kemanusiaan. Anak pengungsian di Nduga itu butuh makan, minum, buku tulis, pakaian dan lain – lain setidaknya dari aksi kemanusiaan kami ini bisa membantu mereka, sesalnya Sabtu, (7/4).

Ia mengaku meski tidak sempat mengantongi surat izin dari kepolisian setempat pihak sempat berupaya langsung membuat surat pukul 14.0 WIT dirinya menelpon Kapolsek Abepura dan surat diberikan tapi kapolsek tidak mengambilnya maka pihaknya dibubarkan.

“Saya kira polisi dorang kurang bedakan aksi kemanusiaan dengan aksi demostrasi biasanya, jadi polisi harus lihat ini. okelah aturan tapi ini kemanusiaan, masa harus sibuk urus aturan sementara saudara kami lapar dan haus, ini pikiran kami sehingga kami gelar aksi, kami mau coba polisi lihat dengan hati masyarakat Papua,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelumnya tim penggalangan dana untuk Nduga, berkumpul di depan Gereja Katolik Gembala Baik Abepura untuk melakukan Aksi Galang Dana Untuk Pengungsi Nduga. Selang Beberapa waktu, saat aksi sedang berjalan, Polisi mendatangi masa aksi dipimpin langsung oleh Kapolsek Abepura dengan paksa membubarkan mereka.

Sementara itu, Kapolsek AKP Abpura Clief G PH Duwith S, Ik yang ditemui diruang kerjanya mengatakan bahwa pihaknya tetap mengambil tindakan tegas jika aksi tersebut dilakukan tanpa ada surat izin dari pihak kepolisian di tempat keramaian.

“Aksi yang kemarin sudah ada pemberitahuan dari kepolisian dalam aksi yang berujuang kepada orang banyak harus ada izin dan ada aksi mengumpulan dana harus melaporkan ke dinas sosial untuk mereka keluarkan surat ke Polres dan Polres yang mengeluar surat izin, jadi kami (Polsek) hanya menjalakan tugas sesuai dengan tugas kepolisian dan karena tidak ada izin, maka kami berusaha menyelesaikan dengan baik karena kami tetap berlaku pada aturan,” ujarnya.

Ia mengatakan aturan sudah ada, maka harus taat pada aturan jika tidak sesuai aturan hukum maka pihaknya menyesuaikan. “Kita juga tidak hidup sendiri dan banyak masyarakat juga yang beraktifitas. Ketika ada kemacetan akan menganggu yang lain misalnya ada ambulans mereka butuh waktu cepat dan terjadi kecelakaan kami berusaha melindungi itu karena ini tugas kami,” tegasnya. (oel/wen)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *