Banyak Pemilih yang Belum Tahu Mekanisme Pencoblosan

SOSIALISASI: Sejumlah warga di Hawai, Sentani, Kabupaten Jayapura saat mengikuti sosialisasi pencoblosan yang dilakukan salah seorang Caleg, Kamis (4/4).  (Robert Mboik/Cepos)

SENTANI-Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Serentak 2019, tanggal 17 April mendatang semakin dekat. Namun masih banyak warga di Kabupaten Jayapura khususnya di daerah Hawai yang belum mengetahui mekanisme pencoblosan terhadap 5 surat suara.

Wagus Hidayat salah seorang calon anggota legislatif (Caleg) dari Dapil 1 Kabupaten Jayapura mengakui dari hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama ini ditemukan di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme pencoblosan surat suara.

“Surat suara ini ada 5 dan ternyata setelah kami turun ke lapangan, banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengetahui mekanisme atau tata cara pencoblosan dari 5 surat suara itu,” ungkap Wagus Hidayat kepada wartawan di sela-sela sosialisasi di Hawai, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (4/4)

Dikatakan, dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, tidak sedikit warga yang mengaku belum pernah mendapat sosialisasi dari KPU. Hal ini menurut Hidayat bisa dimaklumi, sebab komisioner KPU Kabupaten Jayapura baru dilantik 19 Maret lalu.

Diakuinya sosialisasi ini sangat penting mengingat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum khususnya untuk Caleg tergantung seberapa besar pengetahuan masyarakat untuk melakukan pencoblosan itu. Sebab Pemilu tahun ini berbeda dari Pemilu. Dimana surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih sebanyak 5 surat suara. Untuk itu sangat diperlukan sosialisasi agar masyarakat mengenal dan mengetahui masing-masing surat suara itu.

Sementara itu, Muryani salah seorang warga mengaku sangat terbantu dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini. Sebab menurutnya masih banyak warga ditingkat RT yang belum mengetahui sepenuhnya tahapan atau mekanisme pencoblosan surat suara Pemilu Serentak 2019.

Sementara itu, terkait pelaksanaan Pemilu Serantak 2019, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, membuka posko pengaduan bagi masyarakat.

Posko pengaduan yang dibuka di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Jalan Soa-Siu, Dok V Bawah, Jayapura Utara, Kota Jayapura, bisa dimanfaatkan warga untuk menyampaikan pengaduan terutama terhadap proses kampanye yang sementara sedang berlangsung.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memastikan hak warga negara menyalurkan hak politik sebagai hak asasinya.

“Selain posko pengaduan, kami juga membentuk tim untuk melakukan pemantauan terhadap tahapan Pemilu 2019 di Papua dan Papua Barat, mulai dari tahapan kampanye, proses pencoblosan, hingga penghitungan suara,” ungkap Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Kamis (4/4) kemarin.

Komnas HAM menurut Ramandey, juga menyerukan seluruh warga negara untuk memastikan sendiri bahwa hak politiknya itu tidak hilang. Caranya, dengan mengecek namanya terdaftar atau tidak di Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Jikalau tidak terdaftar, maka dapat melaporkan hal ini kepada pemerintah tingkat RT, keluharan, hingga ke pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU,” pintanya

“Juga pada 17 April, dimana pesta demokrasi diselenggarakan, warga negara harus datang ke TPS untuk mencoblos. Sebab, hal ini menjadi sebuah tanggung jawab moral masyarakat sebagai wujud keikutsertaan dalam menentukan pemimpin, serta pula berpartisipasi dalam pembangunan,” sambungnya.

Secara khusus bagi penyelenggara dan pengawas Pemilu, KPU dan Bawaslu, Ramandey berharap harus bisa memastikan sejauh mana pendistribusian logistik Pemilu telah berjalan. Bukan hanya itu, kesiapan penyelenggara di tingkat bawah juga harus dipastikan dari saat ini, sehingga pada hari pencoblosan itu dapat berjalan dengan baik.

“Dukungan dari pemerintah tingkat atas hingga tingkat paling bawah kepada penyelenggara Pemilu bagi rakyat juga harus diperhatikan. Sebab, pemerintah inilah yang punya rakyat. Dukungan ini penting diberikan dalam rangka proses menyukseskan Pemilu,” tandasnya.

Ramandey menambahkan, kehadiran dan peran TNI-Polri sangatlah penting dalam memastikan keamanan jalannya proses Pemilu, dari persiapan hingga pencoblosan hingga penghitungan suara. Dalam penyelenggaraan Pemilu ini, menurutnya antisipasi terhadap penyebaran hoax tidak kalah pentingnya.

“Kalau ada orang yang mempersoalkan sesuatu dalam kaitanya dengan Pemilu, maka harus pula didukung dengan data dan fakta. Seperti terkait dugaan terjadinya pelanggaran, itu harus didasarkan pada fakta,” tegasnya.

Ditambahkan, Komnas HAM juga meminta masing-masing Capres dan Cawapres hingga caleg DPR dan calon anggota DPD, untuk menghormati proses demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga diharapkan tidak menggunakan cara-cara pemaksanaan, apalagi intimidasi.

Dalam kesimpulannya, Ramandey menyabutkan bahwa yang paling rawan terjadi konflik di Papua ialah proses Pemilu Legislatif, baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Untuk itu, oihaknya mengimbau partai politik maupun peserta Pemilu secara individu untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak demokratis dan tidak menjunjung HAM untuk mencapai tujuannya, sekalipun dalam proses politik seperti sekarang ini. (roy/gr/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *