Bahas Opsi Relokasi Korban Banjir Bandang

JAKARTA-Kerusakan akibat longsor dan banjir bandang yang disusul dengan luapan air Danau Sentani di Jayapura, Papua cukup hebat. Bukan hanya menyebabkan ratusan orang meninggal dunia, banyak pemukiman berikut fasilitas umum terdampak. Berdasar data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada 2.287 unit rumah rusak. Untuk itu, opsi relokasi turut dibahas.

Seiring berakhirnya masa tanggap darurat bencana, langkah-langkah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah setempat bersama aparat lainnya adalah mengupayakan layanan sebaik mungkin terhadap pengungsi tersisa. Disamping itu, mereka juga mulai membahas apa saja yang perlu dilakukan ke depan. ”Di antaranya adalah tempat relokasi,” ungkap Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi.

Pria yang biasa dipanggil Aidi itu menyampaikan bahwa dalam hal itu TNI hanya membantu. Keputusan akan diambil oleh pemerintah setempat dengan dukungan stakeholder terkait. Tempat relokasi penting untuk dibahas lantaran banyak korban bencana yang rumahnya hancur. ”Pengungsi yang bertahan tentunya adalah yang rumah atau pemukimannya hancur total,” beber perwira menengah TNI AD dengan tiga kembang di pundak tersebut.

Selain jumlah, pertimbangan lain adalah lokasi relokasi. Aidi menyebut, relokasi tidak mungkin dilakukan tanpa perencanaan matang. ”Tidak bisa dengan serta merta,” imbuhnya. Sebab, memindahkan masyarakat juga bukan perkara gampang. Apalagi mereka adalah korban bencana yang sebelumnya tidak pernah pindah tempat tinggal. Sementara belum ada tempat relokasi, sambungnya, harus ada penampungan sementara.

Meski tidak jauh beda dengan pengungsian, namun di penampungan sementara masyarakat korban bencana akan dituntut supaya cepat pulih. Misalnya pelan-pelan mengajak mereka terlibat di dapur umum. Sehingga tidak terus menerus dilayani secara total. ”Dapur umum nanti siapa yang mengawasi, apakah TNI atau dari dinas sosial. Karena saat ini dapur umum masih didominasi oleh TNI,” terangnya.

Sejak masa tanggap darurat bencana berakhir, Kodam XVII/Cendrawasih memang menarik sebagian pasukan. Mereka hanya menyisakan personel untuk membantu melayani masyarakat di pengungsian. Khususnya pada bagian logistik dan kesehatan. Meski begitu, bersama petugas dari instansi lainnya, mereka memastikan tetap mendampingi dan membantu pengungsi selama masa transisi darurat berlangsung.

Bahkan, mereka juga siap membantu apabila dibutuhkan dalam tahap pemulihan pasca bencana. Termasuk perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, kemarin Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise juga sudah mengunjungi korban bencana banjir bandang Sentani. Tepatnya di posko pengungsian Gedung Olahraga Toware, Kabupaten Jayapura.

Sebagai langkah cepat, Menteri Yohana telah menginstruksikan deputi terkait untuk terlebih dahulu melihat langsung kondisi perempuan dan anak pasca bencana banjir di Sentani. Sejumlah bantuan spesifik anak pun diberikan. Di antaranya susu, makanan dan perlengkapan bayi, pakaian anak, mainan anak, serta perlengkapan mandi. Selain itu diberikan juga kebutuhan perempuan seperti daster, susu ibu hamil dan lansia, juga selimut.

”Memberikan bantuan pokok memang penting, namun memastikan agar perempuan dan anak tetap dapat hidup layak dan tidak mengalami trauma pasca bencana juga tidak kalah penting,” ujar Yohana. Untuk itu, kegiatan rehabilitasi psikologis dan pemulihan trauma pasca bencana bakal segera dilakukan. Caranya dengan mengajak anak bermain, bernyanyi, bercerita, dan berdoa bersama.

Yohana menuturkan, kondisi Indonesia yang berada pada lingkaran rawan bencana membuat masyarakat harus selalu waspada. Hal itu juga berlaku bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami kejahatan saat situasi darurat dan kondisi khusus. ”Untuk mencegah terjadi bencana seperti ini lagi, saya kira kedepannya perlu ada gerakan pelestarian lingkungan seperti gerakan seribu perempuan dan anak menanam pohon bersama,” ujarnya.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Vennetia R. Dannes menjelaskan bahwa kehadiran instansinya di Sentani tidak lain untuk memastikan kondisi perempuan dan anak pada proses rehabilitasi. Tidak lupa juga untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus perempuan dan anak terpenuhi. ”Proses pemulihan trauma pasca bencana menjadi penting, mengingat mereka harus melanjutkan kehidupannya setelah bencana,” imbuhnya. (lyn/syn/JPG)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *