Daerah Rawan Pemilu Bergeser Dari Papua ke Jakarta

Elfira/Cepos
GELAR PASUKAN: Anggota TNI-Polri saat mengikuti apel gelar pasukan di halaman kantor Gubernur Papua, beberapa waktu yang lalu.Daerah rawan Pemilu bergeser dari Papua ke Jakarta.

JAKARTA-Polri mendeteksi gejala pergeseran daerah rawan Pemilu. Bila sebelumnya, kota dan kabupaten di Papua bertengger di ranking atas. Kini kondisi berbeda, kota di sekitar Jakarta justru menduduki papan atas paling rawan konflik dalam Pilpres 2019.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pergeseran memang terjadi untuk tingkat kerawanan kota dan kabupaten. Sebelumnya kerawanan di kota dan kabupaten, hampir pasti didominasi Papua. ”Kota dan kabupaten seperti Nduga, biasanya paling rawan,” ujarnya.

Namun, pola itu mengalami dinamika. Polri mendeteksi sepuluh kota dan kabupaten paling rawan yakni, Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Pidie Jaya, Banggai, Donggala, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Mentawai, Tanah Datar, dan Jogjakarta. ”Pergeseran ini memang mengejutkan,” jelasnya.

Terkait penyebabnya, dia menjelaskan bahwa adanya tiga kota dari provinsi DKI Jakarta dan satu kota Tangerang Selatan dalam daftar itu karena beberapa aspek. Yakni, penyelenggara, kontestasi capres, kontestasi pileg, dimensi partisipasi masyarakat, gangguan kamtibmas, ambang gangguan dan gangguan nyata.

”Potensi akumulasi ini,” jelasnya.
Yang pasti, untuk kota dan kabupaten yang masuk daftar paling rawan itu akan mendapatkan penempatan personil yang paling besar. Menurutnya, jelas penempatan personil dipengaruhi hal tersebut. ”Untuk jumlahnya tentu polda masing-masing,” urainya.

Mengingat kondisi yang bisa setiap saat berubah, maka Polri memastikan langkah mendata kerawanan pemilu ini akan dilakukan kembali mendekati 17 April. ”Jelas, tujuannya menghadapi adanya perubahan,” paparnya.

Yang paling kritis bukan saat masa kampanye, melainkan pasca kampanye. Hal tersebut tidak cukup hanya dengan penempatan personil. Tapi juga penentuan strategi menghadapinya. ”Kalau konflik antar massa itu yang paling kritis, bisa jadi karena hasil pemilu atau lainnya,” jelasnya. (idr/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *