Kuota 70 Persen OAP Harus Dibarengi Dukungan Ortu dan Pemda

Elfira/Cepos

Frits Ramandey

JAYAPURA- Komitmen Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin terkait dengan 70 persen kuota Orang Asli Papua (OAP), terkait dengan penerimaan Polri tahun anggaran 2019 mendapatkan tanggapan positif dari Komnas HAM Provinsi Papua. Namun, komitmen tersebut perlu dibarengi dengan dukungan Pemerintah Daerah setempat juga para orang tua untuk dapat mempersiapkan puta-putrinya dengan baik.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits B Ramandey yang juga sebagai Koordinator Tim Pengawas Eksternal Rekruitmen Bintara, Tamtama dan Akpol menyebutkan, penerimaan Polisi sebagaimana Undang-undang otonomi khusus tetang penempatan Kapolda.

Frits bahkan salut ketika seorang Kapolda mengambil alih mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan tentang komitmen 70 persen kuota OAP untuk Polisi. “Saya rasa ini komitmen yang kuat dilakukan seorang Kapolda, dengan terus menggalakan kepada masyarakat terkait dengan kuota 70 persen untuk OAP. Bahkan, Kapolda meminta orang papua untuk mengajukan nama-nama bagi yang mendaftar Polisi,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (27/3).

Komitmen Kapolda sebagai refleksi lantaran dua periode berturut-turut, kuota 70 persen OAP tidak tercukupi dengan berbagai kendala yang ada. Sehingga itu, dibutuhkan partisipasi orang tua, Pemda setempat untuk mempersiapkan putra-putrinya jauh hari sebelum penerimaaan anggota Polri.

Namun lanjut Frits, ada sebagian Pemda yang tidak memberikan dukungan kepada Polres terkait proses persiapan rekruitmen anggota Polri baik itu Bintara, Tamtama dan Akpol dalam mempersiapkan putra-putri daerah setempat.

“Padahal dengan merekrut anak-anak Papua menjadi seorang Polisi, itu menjadi nilai tambah dimana putra daerah tersebut ketika selesai masa pendidikannya. Dia akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing dalam menjaga Kamtibmas,” terangnya.

Komitmen lain Kapolda kata Frits, memberikan kuota 100 orang untuk masyarakat dari pegunungan dan Wilayah Perbatasan untuk menjadi Polisi. Sehingga itu, kesempatan otsus ini digunakan untuk memberdayakan orang papua di Dinas Kepolisian.

“Dengan komitmen yang dilakukan oleh Kapolda, tidak terulang lagi kasus ketika tidak lulus datang demo dan sebagainnya. Sehingga orang tua dan pemda setempat turut memberikan dukungan dengan mempersiapkan putra-putri daerah terbaik,” kata Frits.

Dilain sisi lanjut Frits, dari aspek seleksi. Perlu adanya afirmasi dan Kapolda telah menyatakan komitmen untuk memberikan afirmasi tersebut, miasalnya tinggi badang dikurangi, nilai dikurangi dan lainnya. (fia/wen)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *