Pemprov Ambil Alih Penanganan Pengungsi Nduga

Lukas Enembe, SIP., MH

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH  dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM, dan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge, kala diwawancara usai melakukan pertemuan bersama, di Swiss-belhotel Jayapura, Selasa (26/3) kemarin.

JAYAPURA-Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM, melaku­kan pertemuan dengan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge, dan masyarakat Nduga, secara khusus membahas terkait kondisi terkini di Kabupaten Nduga, di Swiss-belhotel Jayapura, Selasa (26/3) kemarin.

  “Ini pertemuan terkait dengan Nduga. Karena Nduga menjadi operasi militer, bupati dan masyarakat bertemu saya untuk minta agar dapat bertemu dengan Presiden RI. Makanya, saya sampaikan bahwa Presiden berencana ke Papua, sehingga kalau Presiden datang awal April nanti, kami akan meminta waktu untuk bertemu,” ujar Lukas Enembe, SIP, MH, kepada wartawan, Selasa (26/3) kemarin.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Gubernur Enembe membeberkan bahwa para pengungsi dari Nduga telah tersebar di beberapa daerah, seperti halnya Kabupaten Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Mimika.

  “Kami menginginkan agar persoalan di Nduga, secara khusus perihal para pengungsi ini kami dari provinsi yang tangani. Dengan kata lain, para pengungsi Nduga ini penanganannya dari Pemprov Papua, secara khusus terkait kesehatan, pendidikan, hingga makannya,” tambahnya.

   Sementara Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM, menambahkan bahwa dengan terpencarnya para pengungsi ke beberapa daerah, maka memang Pemprov perlu ambil alih penanganannya.

   “Pengungsi ini sudah ada di 4 kabupaten, bukan hanya di Nduga, tapi di Lanny Jaya, Mimika, Jayawijaya dan lainnya, sehingga perlu Pemerintah Provinsi ambil alih untuk koordinasi supaya anak-anak bisa sekolah dan melakukan aktivitas lainnya hingga mereka nanti siap kembali ke Nduga,” tambah Klemen Tinal, SE., MM.

   Sementara itu, Bupati Nduga, Yarius Gwijangge, mengakui bahwa kondisi dan situasi di Nduga saat ini belum begitu kondusif. Menurutnya, terdapat beberapa distrik yang memang kosong dan ditinggal seluruh warganya.

   “Masyarakat lari ke hutan dan ke kabupaten-kabupaten tetangga. Alhasil, kami pun khawatir, sebab pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang tinggal sebentar lagi. Kami harapkan agar militer yang di Nduga secara resmi dapat dilakukan penarikan. Untuk itu, kami di sini melaporkan kondisi di Nduga kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Nantinya juga Presiden berencana ke Papua, sehingga ketika datang, nanti kami akan bertemu secara resmi,” pungkas Yarius Gwijangge. (gr/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *