Komnas Perempuan Tidak Pernah Terima Laporan

Denny/Cepos
Ketua Komnas Perlindungan Perempuan Azrina saat bertemu dengan relawan pengungsi Nduga di halaman Gereja Kingmi Jemaat Wene Roma Sinakma Wamena, Rabu (27/3).

WAMENA-Ketua Komnas Perlindungan Perempuan Republik Indonesia Azrina mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memiliki data kasus kekerasan terhadap perempuan yang valid di Papua. Pasalnya, setiap kali  pihaknya  mengirimkan kuesioner  tetapi tidak pernah dikembalikan, sehingga di Papua tidak pernah ada  laporan kasus kekerasan terhadap perempuan.

   “Tiap tahun Komnas Perempuan mengirimkan kuisoner tentang berapa kasus kekerasan perempuan yang ditangani di daerah, kita kirimkan itu ke pengadilan, rumah sakit, kepolisian, LSM yang menangani masalah kekerasan perempuan, tapi kuesioner itu tidak pernah kembali.”ungkap Azrina, Rabu (27/3).

  Menurut Azrina, dari catatan tahunan Komnas perempuan, Papua tidak pernah ada kekerasan terhadap perempuan. Dari data yang ada,  yang tertinggi itu DKI Jakarta, yang kedua Jawa Timur.”Sementara di Papua tidak ada data soal kekerasan terhadap perempuan,” ungkapnya.

  Padahal, Papua bukan tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan, namun memang penanganannya tidak pernah dilaporkan. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak –pihak yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan untuk didokumentasikan.

  “Tidak hanya sekedar untuk pendampingan penanganan, tetapi bagaimana bisa memiliki satu data yang bisa mendorong ada kebijakan untuk anggaran yang lebih baik bagi penanganan program pemberdayaan perempuan termasuk kekerasan terhadap perempuan,” jelasnya.

   Ia melihat tidak adanya data kekerasan terhadap perempuan di Papua, membuat Komnas Perempuan harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahu data kekerasan perempuan yang terjadi di Papua, kalau tidak ada tentu harus ada penyikapan bersama untuk masalah ini.

  “Kami harap pemerintah daerah bisa untuk mencatatkan bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini bisa terbangun di Papua dan Papua Barat, setidaknya kasus ditangani itu bisa menjadi perhatian publik juga, bisa membantu DPRD dan Pemda memiliki skema anggaran yang lebih baik dalam penanganan kasus kekerasan perempuan,”tuturnya.(jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *