Komitmen Ciptakan Keadilan

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyemangati salah seorang warga NTB terdampak gempa, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (18/03/2019).

Tingginya perhatian pemerintah terhadap Papua, tidak bisa dibantah lagi. Dari pelbagai aspek, tampak bahwa komitmen tinggi terhadap terciptanya kemajuan dan keadilan di Papua, sudah ditunjukkan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Sejak memimpin negeri ini, terhitung sudah delapan kali Presiden mengunjungi Papua. Pertama Presiden ke Papua pada 27-29 Desember 2014, disusul 8-11 Mei 2015, lalu ketiga kalinya pada 29 Desember 2015 hingga 1 Januari 2016, keempat pada 29-30 April 2016, kelima pada 17-18 Oktober 2016, keenam pada 9-10 Mei 2017, ketujuh pada 20-22 Desember 2017, dan kedelapan pada 11-13 April 2018.

Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan masyarakat Papua, banyak agenda yang dilakukan Presiden. Di antaranya, penyerahan sertifikat tanah, atau penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Seperti pada kunjungannya ke Kompleks Bupati Gunung Merah, Sentani, beberapa waktu lalu, Presiden membagikan sebanyak 3.331 sertifikat tanah. Selain itu, tentu saja Presiden juga menunjukkan perhatian pada pembangunan infrastuktur dan kualitas hidup masyarakat.

Ada di Saat Sulit
Perhatian pemerintah juga tidak pernah absen, justru pada saat rakyat Papua ditimpa cobaan, seperti merebaknya kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk terhadap warga Suku Asmat
Dalam kunjungannya ke Asmat, April 2018, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah membangun infrastruktur Asmat, untuk menjamin kualitas kehidupan masyarakat setempat yang lebih baik.

Menurut Presiden, ia telah memerintahkan jajaran pemerintah terkait segera turun ke lapangan dengan mendistribusikan bantuan dan menyelesaikan masalah yang telah menimbulkan korban jiwa tersebut.

“Sudah kirim makanan tambahan tapi memang medan sangat sulit,” kata Presiden sebagaimana dikutip situs presidenri.go.id. Presiden mengakui penanganan masalah tersebut tidak mudah. Banyak kendala dihadapi, mulai dari medan yang sulit, biaya yang tinggi, hingga jarak tempuh yang cukup jauh.

“Contoh di Nduga saja, siapa yang pernah ikut saya ke Nduga. Jalan baru ke Wamena saja empat hari. Di Asmat juga sama. Perjalanan ada rawa, di situ harus naik boat dua sampai tiga jam untuk biaya ada Rp3 sampai Rp4 juta. Ini sebuah kendala yang memang sangat menghambat,” kata Presiden, kala itu.

Kepala Negara meminta pemerintah daerah setempat berperan aktif memeriksa dan mengawasi kondisi kesehatan masyarakatnya sehingga penyebaran penyakit dapat dicegah dengan cepat.

Sekedar catatan, untuk menanggulangi KLB Asmat, Kementerian Sosial bergerak cepat mengirimkan bantuan. Pada medio Januari 2017, Kementerian Sosial menerbangkan 16.000 paket makanan kaleng senilai Rp725 juta dan telah didistribusikan secara bertahap.

Selain itu, Kementerian Sosial bersama dinas sosial setempat juga telah mengirimkan bantuan logistik berupa 3 ton beras, 200 lembar selimut, 200 matras, dua set tenda keluarga, dan 50 food ware. Tim juga membawa makanan berupa umbi-umbian.
Data Kementerian Sosial menunjukkan, Distrik Agats telah tersentuh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Beras Sejahtera (Rastra) sejak tahun 2016 (kemsos.go.id).

Tidak hanya itu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kementerian Sosial pun menggelontorkan dana bantuan untuk program Komunitas Adat Terpencil (KAT). Jenis bantuan yang diberikan antara lain berupa pemukiman sosial, jaminan hidup, bantuan bibit, peralatan kerja, dan peralatan rumah tangga. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *