Gubernur Dorong Infrastruktur PON Beres Akhir 2019

Gratianus Silas/Cepos

Rapat koordinasi Pemprov Papua dan seluruh Balai Kementerian PUPR, yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., dan Klemen Tinal, SE., MM., di Swisbel Hotel Jayapura, Selasa (26/3) kemarin.

Kepala BBPJN Akui Permintaan Gubernur merupakan Tugas Berat

JAYAPURA- Sekalipun Instruksi Presiden (Inpres) yang baru, perubahan atas Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang dukungan penyelenggaraan PON dan Peparnas di Provinsi Papua belum rampung, Gubenur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., mengumpulkan seluruh kepala balai di wilayah kerja Provinsi Papua dalam rapat koordinasi yang digelar di Swisbel Hotel, Selasa (26/3) kemarin.

Berdasarkan pemantauan Cenderawasih Pos, dalam rapat koordinasi Pemprov Papua yang dipimpin Gubernur Enembe, bersama para Kepala Balai Kementerian PUPR wilayah Papua itu tidak lain pemaparan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di 2019 ini.

Seperti halnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Papua yang memaparkan kegiatan pembangunannya di bidang jalan, secara khusus mendukung akses jalan penghubung ke venue-venue yang dikerjakan sebagai tempat pertandingan. Dalam hal ini ruas-ruas jalan yang dikerjakan tidak lain jalan rusak yang butuh perbaikan hingga jalan yang perlu diperlebar.

Diwawancarai Cenderawasih Pos, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., menyebutkan bahwa rapat koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah sinkronisasi dalam memastikan pelaksanaan PON di Provinsi Papua pada 2020 nanti.

“Pasalnya, di Inpres baru nanti, pembangunan fasilitas penunjang PON itu menjadi tanggung jawab para balai, sebagaimana penugasan Kementerian PUPR. Demikian, kami minta, ketika Inpres PON yang baru keluar, diharapkan hingga akhir 2019 ini semua pekerjaan itu sudah selesai,” sebut Lukas Enembe, SIP., MH., kepada Cenderawasih Pos, Selasa (26/3) kemarin.

Sementara itu, pemerintah dareah, dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Papua, tidak akan ikut berfokus pula pada pembangunan fasilitas penunjang PON, seperti halnya venue, sarpras, jalan penghubung, dan lain sebagainya, yang mana notabene merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan pembiayaan pembangunan bersumber dari APBN.

“Kami pemerintah daerah tidak akan melakukan pembangunan venue. Sebaliknya, pemerintah daerah berkewenangan terkait dengan penyelenggaraan di 2020. Makanya, pembangunan infrastruktur PON itu menjadi fokus tiap balai, sementara kami berfokus pada teknis penyelenggaraan PON-nya,” jelasnya lagi.

Menambahkan penyampaian Gubernur Enembe, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Papua, Ir. Osman H. Marbun, tak menampik bahwa permintaan Gubernur Enembe menjadi tugas berat, terkait pembangunan infrastruktur penunjang PON, dalam hal ini di bidang jalan, untuk diselesaikan sepenuhnya hingga di akhir 2019.

“Ini memang menjadi tugas berat karena dikerjakan dalam waktu yang singkat dan mendesak. Menurut Gubernur, pembiayaan (pembangunan infrastruktur yang nantinya diakomodir dalam Inpres PON yang baru) bersumber dari APBN, sehingga kami dari balai-balai yang berdiri di bawah Kementerian PUPR ini dikumpulkan dan disampaikan bahwa kemungkinan besar akan menangani fisik-fisik yang akan dibangun nanti,” tambah Ir. Osman H. Marbun. (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *