KPU Harus Terbuka di Setiap Tahapan Pemilu

Takim/Cepos

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Frans Johan Zakarias Rumsarwir saat memberikan keterangan pers Kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di ruangan kerjanya, pada Rabu (13/3).

JAYAPURA –Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Frans Johan Zakarias Rumsarwir mengakui bahwa sangat penting keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap publik dalam menjalankan setiap tahapan Pemilu. Manfaatnya adalah akan adanya kepercayaan publik dalam hal ini masyarakat dan juga menghindari munculnya berbagai persoalan yang akan merusak pelaksanaan Pemilu tersebut.

“Kami juga sangat berharap seperti itu, bahwa KPU harus terbuka dalam tiap tahapannya, Misalnya dalam proses yang berjalan saat ini adalah pensortiran surat suara yang sedang berjalan,” kata Frans Kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (13/3) kemarin.

Kata Frans, pihaknya memmpercayai kinerja KPU dalam menciptakan demokrasi yang bersih, jujur dan adil, namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan keterbukaan informasi terhadap semua tahapan yang akan dilakukan oleh KPU tersebut.

Dimana pihaknya sampai saat ini belum mengetahui sejauh mana peroses pensortiran yang sedang berjalan, terutama proses pelipatan atau pensortiran, sudah berapa surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang sudah dilakukan pensortiran.

“Meskipun sepertinya seperti itu kami selaku Bawaslu akan selalu mengawasi dalam setiap proses yang dilakukan oleh pihak KPU tersebut,”paparnya.

Terkait keterbukaan informasi tersebut dalam waktu dekat Bawaslu akan menyurati secara resmi ke pihak KPU terkait hal tersebut. “Nanti kami berencana untuk memberikan surat resmi terkait hal ini, dimana keterbukaan informasi ini bagi kami sangat penting supaya integritas dalam bekerja bisa berjalan dengan lancar,”tutpnya.

Dimana keterbukan informasi dalam setiap tahapan pelaksanaan merupakan suatu hal yang sangat positif selain meningkatkan kepercayaan publik keterbukan tersebut juga akan menepis hal atau persolan yang berbau kecurangan atau peluang masuknya kepentingan-kepentingan yang dapat merusak pelaksana pemilu tersebut, bukan ganya KPU dan Bawaslu juga termasuk dalam hal ini.(kim/wen)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *