700 Warga Binaan Lapas Abepura Siap Ikut Pemilu

JAYAPURA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Abepura, Kornelles Rumboirusi memastikan bahwa sebanyak 700 lebih warga binaan yang menjalani proses hukum di Lapas tersebut akan memberikan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, DPR RI, DPD, DPRP dan DPRD pada 17 April 2019.

“Adapun bentuk persiapan kita untuk mengikuti pergelaran Pemilu April mendatang itu adalah, saat ini kita sudah membangun koordinasi di tingkat kelurahan setempat hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu,” ujar Kornelles kepada Cenderawasih Pos Rabu (13/3) kemarin.

Kesiapan tersebut juga kata Kornelles diperkuat lagi, di mana pada Rabu (27/2) lalu, Lapas tersebut telah dikunjungi oleh Relawan Demokrasi guna memberikan sosialisasi terhadap para warga binaan yang ada Lapas itu.

“Beberapa waktu lalu Kami juga mendapat kunjungan dari Relawan Demokrasi bekerja sama dengan KPU Provinsi Papua guna melakukan sosialisasi di Lapas ini. Kita berharap, sosialisasi tersebut tentunya harus sesuai dengan rambu-rambu dan aturan (SOP) yang ada,”katanya.

Selain itu, semua warga binaan di Lapas Abepura hingga kini belum juga melakukan perekaman atau belum mendapatkan e-KTP Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano melalui dinas terkait telah memerintah staf nya untuk mendata semua warga binaan di sana itu sehingga telah dilakukan pendataan dan perekaman e-KTP tersebut.

“Semua persiapan kita jelang Pemilu tersebut di Lapas ini sudah berjalan dengan maksimal. Mereka juga sudah paham dengan Pemilu tersebut, belum lagi hal itu didukung dengan adanya sosialisasi dari para Relawan Demokrasi yang bekerjasama dengan KPU itu, sehingga kita pastikan pergelarannya nanti di Lapas ini akan berjalan dengan maksimal,” ungkapnya.

Kornelles juga memastikan bahwa semua warga binaan yang bukan penduduk Kota Jayapura atau yang berasal kabupaten lain itu dipastikan juga akan bisa mengikuti Pemilu mendatang di Kota Jayapura ini. Karena sesuai dengan aturan yang ada, para warga binaan itu hanya dipersyaratkan membawa Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dukcapil).

“Hanya saja memang, kita di Lapas ini sedikit terkendala dengan hal-hal teknis lainnya, karena sebagian mereka yang merupakan warga binaan di luar Kota Jayapura ini. Dan pada saat pergelaran Pemilu itu nantinya, di Lapas ini akan ada 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelasnya.

Dimana jumlah warga binaan 700 tersebut dipastikan tidak akan pernah menetap (sama) karena setiap hari jumlah itu bisa saja berubah artinya bisa saja berkurang atau bertambah karena masa tahanan yang sudah habis atau malah justru bertambah mengingat tingginya kasus tindak pidana umum dan khusus di Tanah Papua.(kim/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *