Kejati Siap Tahan Tersangka Korupsi KPU Sarmi

JAYAPURA-Berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah KPU Sarmi yang belakangan kembali mencuat, Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Nixon Mahuse, menjelaskan bahwa Kejati Papua telah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

   Dalam penyelidikan, alat bukti telah ditemukan dan tersangka pun telah ditetapkan oleh Kejati Papua. Sesuai mekanisme, Kejati telah melakukan ekspos terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan perhitungan kerugian negara dari kasus korupsi tersebut.

  “Sudah kita lakukan penyelidikan, sehingga kini tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK RI. Tidak menutup kemungkinan kami melakukan penahanan dalam waktu tidak begitu lama. Ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun,” ungkap Nixon Mahuse kepada wartawan, Selasa (19/2) kemarin.

  Tindak pidana korupsi di KPU Sarmi terbagi atas dua, yakni yang bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Sarmi, serta yang bersumber dari APBN Pusat. Dalam kasus korupsi dana hibah APBD Sarmi,  melibatkan mantan Plt. Sekretaris KPU Sarmi periode April 2015 – Oktober 2016 berinisial (JW) dan Plt Sekretaris KPU Sarmi periode Oktober 2016 – Juni 2017 berinisial (RU). Sementara untuk korupsi dari APBN, melibatkan  bendahara APBN KPU Sarmi kala itu, berinisial (ABH) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berinisial (LW).

  “Untuk kasus korupsi APBN, dananya itu sekitar  Rp 2,2 miliar untuk biaya operasional yang dikelola LW dan ABH. PPSPM itu mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan KPU pada 2016 atas nama JW. Namun, JW sendiri diketahui menandatangani 5 cek kosong untuk pengeluaran dana APBN tersebut, yang pada akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1,3 miliar,” terangnya.

   Kemudian, dari korupsi dana hibah APBD Kabupaten Sarmi, JW yang merupakan Plt. Sekretaris KPU Sarmi periode April 2015 – Oktober 2016, diketahui telah melakukan korupsi sekiranya mencapai Rp 9 miliar.

  Sementara itu, RU yang masuk menggantikan JW dengan menduduki jabatan Plt. Sekretaris KPU Sarmi periode April 2015– Oktober 2016 melakukan tindakan serupa, yakni korupsi yang nilainya mencapai Rp 14,9 miliar.

  Khusus untuk RU mengelola dana hibah Kabupaten Sarmi senilai Rp 23 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 14,9 miliar. Padahal, menurut Mahuse, menjabat Plt Sekretaris KPU Sarmi periode Oktober 2016 – Juni 2017, RU hanya menjalankan 3 tahapan saja, yakni pelaksanaan kampanye damai, distribusi logistik, dan tahapan sidang di MK, dengan perkiraan dana yang dibutuhkan hanya mencapai Rp 3 – 4 miliar.

  Mahuse menjelaskan terperinci bahwa dari Rp 14,9 miliar, terdapat pengelolaan dana sekitar   Rp 8 miliar dengan laporan fiktif dan mark-up, yakni Rp 417.396.000 untuk perjalanan dinas, Rp 199.200.000 untuk laporan pembayaran honor, Rp 6.774.023.210 untuk biaya non operasional,  Rp 150.457.000 untuk belanja barang. Namun, dari rincian tersebut, Kejati Papua menemukan bahwa adanya laporan fiktif, serta laporan mark-up, seperti halnya tiket pesawat yang ketika dilakukan pemindaian (scan), terbukti palsu.

  “Sementara itu, sisa anggaran lainnya yang sekiranya Rp 7 miliar digunakan untuk 3 tahapan KPU Sarmi, yakni  kampanye damai, distribusi logistik, dan tahapan sidang di MK,” tambahnya.

   Dengan kasus korupsi KPU Sarmi ini, Mahuse tidak menutup kemungkinan bahwa akan diungkapkan pula tersangka-tersangka lainnya. Sebab, dipaparkannya bahwa dari penyelidikan yang dilakukan, sudah 40 lebih saksi yang diperiksa, termasuk 5 mantan komisioner KPU sebelumnya. (gr/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *