MERAUKE- Meski pelaksana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke baru akan akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Namun meningkatnya suhu politik di Kabupaten Merauke kian terasa. Apalagi, sejumlah nama sudah beredar dan disebut-sebut akan ikut bertarung dalam Pilkada tersebut.
Dari sejumlah nama yang beredar untuk maju sebagai calon bupati tersebut ada yang asli Papua, namun ada juga yang non Papua. Terkait dengan itu, Bupati Merauke Frederikus Gebze yang dipastikan akan maju pada periode kedua nanti, juga angkat bicara soal persiapan Pilkada Merauke ini. Pada saat melantik 834 pejabat dilingkup Pemkab Merauke, Bupati Frederikus Gebze mengingatkan untuk tidak merampas hak kesulungan orang Papua.
‘’Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak kehidupan. Tatanan sosial berdemokrasi, beretika dan beradab di dalam lingkup kehidupan kita. Hak budaya adalah milik setiap orang Indonesia siapa pun dia. Hak agama adalah hak siapapun orang Indonesia. Hak ekonomi dan hak lainnya menjadi milik kita bersama maupun dalam berkompetesi bersaing kita boleh apapun boleh saja,’’ katanya. Namun untuk hak kesulungan, kata dia, tidak boleh dirampas.
‘’Kita ingat, wakil bupati sudah kita berikan. Sekda kita berikan. Pimpinan OPD dan perangkat kepala bidang dan kepala seksi adalah aneka konfigurasi bhineka tunggal ika dalam NKRI, sudah kita berikan. Pertanyaannya, apakah hak kesulungan bupati kita serahkan atau tidak,’’ katanya bertanya khusus kepada pejabat Papua dengan nada tinggi yang dijawab pihak yang ditanya dengan kata tidak.
‘’Karena itu, pada kesempatan ini, kami memohon kepada saudara-saudara siapa saja yang mungkin bertindak sebagai warga negara Indonesia, UU memang mengisyaratkan. Tapi hak kesulungan itu adalah mutlak milik orang kita ini. Itu mutlak dan tidak bisa ditawar oleh siapapun,’’ tandasnya. (ulo/tri)