Baru 8 ASN yang Dipecat

Takim/Cepos
Paulus Dwi Laksono Harjono

Terkait 146 ASN yang Databasenya Diblokir

JAYAPURA-Pasca pemblokiran data base 146 orang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terjerat kasus korupsi dan proses hukumnya telah inkrah,  kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura mendapat informasi baru 8 orang yang diberhentikan atau dipecat oleh pemerintah daerah tempatnya bertugas.

Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Paulus Dwi Laksono Harjono mengakui adanya informasi adanya 8 orang ASN yang diberhentikan.

Dari informasi yang diterimanya 8 ASN yang diberhentikan tersebut, 4 orang dari Kabupaten Paniai dan 4 lainnya di Kabupaten Boven Digoel. Meskipun demikian, hingga saat ini BKN Jayapura menurut Paulus belum menerima laporan secara resmi.

“Kami hanya sebatas mendapat informasi bahwa pemda bersangkutan sudah memecat ASN-nya yang terbukti melakukan korupsi,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (12/2).

Paulus menyebutkan, pasca dilakukan pemblokiran data base oleh pemerintah pusat, sampai saat ini belum ada laporan secara resmi dari kabupaten/kota.

Pihaknya saat ini juga masih melakukan penyelidikan terhadap satu orang ASN dari Kabupaten Nabire, dimana ASN tersebut sudah melakukan klarifikasi dan menunjukkan putusan Mahkamah Agung atas banding yang dia ajukan.

“Kemungkinan besar saat penginputan ASN yang bersangkutan masih mengajukan banding sehingga data yang terinput merupakan hasil putusan pengadilan negeri. Namun ASN yang bersangkutan sudah mengajukan surat putusan yang menyatakan dia tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu, kami akan mengecek untuk membuktikan kebenarannya,” tuturnya.

Paulus menambahkan bahwa, pemblokiran data base yang dilakukan pemerintah merupakan langkah awal agar ASN yang tersangkut korupsi dan memiliki keputusan hukum tetap, diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN.

Pemblokiran ini menurutnya juga untuk membatasi ruang gerak ASN tersebut. Sebab jika tidak diblokir, maka ASN yang bersangkutan akan tetap menerima tunjangan hingga kenaikan pangkat dari pemerintah.

“Untuk itu, diharapkan kerja sama Pemda yang terkait untuk melaporkan ASN yang tersangkut korupsi dan proses hukumnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap,” pungkasnya. (kim/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *