MP-TGR Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp 7 M

MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Inspektorat Kabupaten Merauke terus mengejar pengembalian keuangan negara atau daerah yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dimana, sejak Januari-Desember 2018 dan Januari 2019, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) telah berhasil menyelamatkan kerugian negara atau daerah sebesar Rp 7 miliar.

“Sampai Januari 2019, kami telah berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 7 Miliar,’’ kata Inspektur Daerah Kabupaten Merauke Drs Irianto Sabar Gattang kepada media ini ditemui di sela-sela tabur bunga dalam rangka HUT Kota Merauke ke-117 di Pekuburan Misionaris Buti -Merauke, Jumat (8/2).

Irianto Sabar Gattang menjelaskan bahwa ada 4 langkah yang dilakukan pihaknya dalam mempercepat penyelesaian kerugian negara tersebut. Pertama, dilakukan secara damai dimana pihaknya menghubungi obyek pemeriksaan yang memiliki temuan. ‘’Kita melakukan pertemuan di kantor,’’ jelasnya.

Langkah kedua, lanjut dia, tim inspektorat turun lapangan untuk melakukan monitoring. ‘’Jadi kita mengunjungi setiap alamat-alamat dimana temuan itu ditemukan, misalnya di distrik, di kota atau pihak ketiga dan sebagainya,’’ jelasnya.

Langkah selanjutnya dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

‘’Di sini kita sudah mengundang secara resmi bagi semua yang ada temuan untuk menghadap tim TPKD,’’ jelasnya.

Upaya terakhir adalah melalui sidang MP-TGR yang merupakan upaya administrasi.

‘’Ini adalah upaya administrasi paling terakhir yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian kerugian daerah,’’ katanya.

Menurut Irianto Sabar Gattang, jika sudah melalui sidang MP-TGR tersebut dimana pihak yang ada temuan sudah diberi batas waktu untuk mengembalikan kerugian negara, namun tidak juga mengembalikannya, maka tidak ada jalan lain selain diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini kejaksaan atau kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut. Karena itu, kepada pihak-pihak yang ada temuan materil kerugian negara untuk segera mengembalikan ke kas negara atau daerah. “Sidang MP-TGR itu merupakan upaya administrasi paling terakhir,’’ jelasnya.

Sabar Gattang menjelaskan, untuk temuan tahun 2016 dan 2017 sudah berhasil dituntaskan. Sementara untuk 2015 masih ada beberapa temuan yang belum tuntas. “Sedangkan yang sulit kita selesaikan adalah temuan-temuan lama, mulai tahun 2002 sampai sebagian di 2015,’’ jelasnya.

Permasalahnya, kata dia, karena sebagian dari pihak yang harus mengembalikan temuan tersebut tidak diketahui beradaanya lagi, meninggal dunia atau untuk pihak ketiga perusahannya sudah bangkrut dan sebagainya. ‘’Tapi, kita tetap berupaya untuk mengejar temuan-temuan tersebut,’’ tandasnya. (ulo/gin/tri)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *