Harus Tetap Kritis dan Rasional

JAYAPURA – Tak banyak aksi yang dilakukan pekerja pers pada Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari kemarin. Yang menjadi catatan terkini hanyalah remisi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap pelaku pembunuhan seorang wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Prabangsa yang akhirnya dicabut oleh presiden.

Sebelumnya pelaku berinisial S ini dijatuhi hukuman seumur hidup yang kemudian menjadi 20 tahun. Keputusan remisi ini membuat jurnalis meradang.

“Itu catatan yang bisa kami berikan, kami akan terus melakukan pengawasan kepada pemerintah layaknya peran dan fungsi kami,” kata Ketua Indonesian Journalis Network (IJN) Papua-Papua Barat RI Vanwi Subiyat dalam rilisnya, Sabtu (9/2) malam.

Ia menegaskan bahwa semangat pers di Papua maupun Papua Barat tetap pada marwahnya yakni mengawal kebijakan pemerintah dan menjadi penyambung lidah rakyat yang sudah pasti mengontrol apa yang dilakukan pemerintah. Pengawasan para Vanwi perlu dilakukan untuk menghindari penyimpangan tanggung jawab pemerintah.

Selain itu, pengawasan berfungsi menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Sebab meskipun bertujuan bagi kepentingan masyarakat, kebijakan pemerintah kerap tidak sesuai dengan keperluan masyarakat.

Pers memiliki tanggung jawab sosial, peran pengawasan yang dilakukan pers menjadikannya sebagai pilar keempat dalam pemisahan kekuasaan setelah legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengadil pelanggar undang-undang). Peran pengawasan tersebut menjadikan pers dikenal sebagai anjing penjaga (watchdog) kekuasaan.

“Selain independen, pers juga harus bersikap kritis untuk bisa memunculkan kebenaran. Skeptis terhadap penerbitan sebuah kebijakan oleh kekuasaan bertujuan untuk memastikan manfaat yang bisa diterima masyarakat dari kebijakan tersebut. Independen dan kritis merupakan dua hal yang saling terkait,” tegasnya. Ia juga menyinggung bahwa pers yang berpihak pada kepentingan kekuasaan bisa dipastikan tidak akan memiliki sikap kritis. Bahkan, pers tersebut cenderung hanya akan menjadi corong pemerintah. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *