Tidak Ada Penganiayaan !

PEGAWAI KPK: Dua pegawai KPK yang dibawa pejabat Pemprov Papua dan DPR Papua ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (3/2) dini hari lalu.( FOTO : Humas Pemprov Papua for Cepos)

*Terkait 2 Pegawai KPK yang Diamankan Pejabat Papua

JAYAPURA-Tudingan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (3/2) seperti yang disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dibantah Ketua DPR Papua, Yunus Wonda yang saat itu berada di lokasi kejadian.

“Saya ingin pastikan bahwa yang kami lihat ialah tarik-menarik sebuah tas milik Kasub Keuangan yang diduga pegawai KPK berisikan uang di dalamnya. Tas ini terus dilempar  untuk ditunjukkan berisikan uang atau tidak,” ujar Yunus Wonda, Selasa (5/2) kemarin.

Yunus Wonda mengaku heran dengan keterangan KPK yang menyebutkan adanya aksi pemukulan terhadap pegawai KPK hingga retak tulang hidung dan sobekan di wajah. Yunus Wonda mengaku tidak melihat hal yang di itu terjadi di tempat kejadian.

“Tidak terjadi penganiayaan, dipukul, ditendang, maupun bentuk penganiayaan lainnya seperti yang disebutkan. Malah pegawai KPK itu, saya yang antar ke Polda Metro Jaya dan keduanya dalam keadaan yang sangat baik,” tegasnya.

Artinya, tidak seperti yang disebutkan bahwa terdapat luka sobek di wajah maupun retak pada hidung. Sebaliknya, pegawai KPK saat diantar ke Polda Metro Jaya berada dalam kondisi yang menurut Wonda sangat baik.

“Toh peristiwa malam itu, pihak Polda Metro Jaya juga mengikuti. Mereka yang lakukan interogasi kok,” terangnya.

Menurut Wonda, kalau terdapat luka memar atau luka sobek di wajah maupun pendarahan dari pada pegawai KPK yang dibawa ke Polda Metro Jaya, tentunya hal tersebut yang akan dipertanyakan pihak kepolisian. “Tapi, semuanya normal kok,” tambahnya lagi.

Tidak sampai di situ, Yunus Wonda juga menyebutkan bahwa pegawai KPK ini tidak disertai surat tugas saat peristiwa malam itu. Artinya, ketika disebutkan mereka menjalankan tugas, mereka tidak disertai surat tugas.  “Tidak ada surat perintah penugasan. Surat penugasan itu baru diantarkan  ke Polda Metro Jaya di pagi harinya,” sebutnya.

Bahkan, masih di lokasi kejadian, ketika ditanya, pegawai KPK ini tidak mau mengakui identitasnya sebagai pegawai KPK. “Mereka tidak tunjukkan identitasnya ketika ditanya. Nanti ketika kita lihat isi tasnya, baru ketahuan di situ ada identitasnya yang mana merupakan pegawai KPK. Itulah yang membuat kami membawanya ke Polda Metro Jaya untuk memastikan dia ini benar-benar pegawai KPK atau pegawai KPK gadungan,” bebernya.

Senada disampaikan Pemerintah Provinsi Papua melalui Kabag Protokol, Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua, Gilbert Yakwart yang menyebutkan bahwa pada mulanya yang bersangkutan tidak mengakui sebagai pegawai KPK yang sementara melakukan tugas pengawasan atau monitoring terhadap kegiatan evaluasi APBD Papua bersama Kementerian Dalam Negeri RI.

“Namun setelah tas jinjingnya diambil dan dilihat isinya ternyata terdapat kartu identitas sebagai Anggota KPK atas nama Muhamad Gilang Wicaksono, yang kemudian diketahui bersama dengan sesorang  bernama saudara Ahmad Fajar. Ketika dimintai memperlihatkan surat tugas, pegawai KPK ini tidak dapat menunjukkannya, seraya mengatakan bahwa dirinya hanya diperintah oleh pimpinan,” ungkap Gilbert dalam release yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (4/1) malam.

Terkait dengan isu penganiayaan yang disebutkan hingga mengakibatkan terjadi retak hidung dan luka sobek di wajah pegawai KPK, Gilbert Yakwart menyebutkan bahwa  hal tersebut tidak benar. Dirinya memastikan tidak ada penganiayaan hingga mengakibatkan kedua pegawai KPK mengalami luka di bagian wajah.

“Yang terjadi adalah tindakan dorong-mendorong akibat perasaan emosional karena diduga akan melakukan penyuapan yang akan berakibat pada tindakan OTT dari KPK. Terlampir di foto dalam ruangan Direskrimum Polda Metro Jaya, secara jelas menunjukan bahwa kedua orang tersebut dalam keadaan fresh, sehat, serta tidak terdapat adanya luka atau sobekan pada bagian hidung dan wajah yang bersangkutan, sampai membutuhkan tindakan operasi,” tambahnya.

Peristiwa tersebut dinilai sangat menciderai hati pemerintah dan DPR Papua yang telah menseriusi arahan dan pembinaan yang dilakukan KPK selama 4 tahun di Provinsi Papua tentang Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Papua.

“Pemerintah Provinsi Papua telah berusaha dengan sumber daya yang kami miliki diatas kekurangan dan kelemahan kami orang papua untuk mendukung penuh arahan-arahan KPK melalui rencana aksi pemberatasan korupsi di Papua,” tambahnya.

Tindakan ini dinilai menunjukkan ketidakpercayaan KPK terhadap kemampuan dan hati orang Papua untuk berusaha taat asas dan komitmen atas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam NKRI.

“Justru  tindakan tersebut menimbulkan rasa takut untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan karena aparatur akan dihantui perasaan “akan ditangkap sewaktu-waktu”. Padahal kami telah komitmen untuk menjaga Papua dalam kerangka NKRI,” sesalnya.

Secara perlahan tindakan tersebut menurutnya dinilai akan membunuh kemandirian dan prakarsa daerah untuk berusaha memahami kondisi rill budaya Papua dan mencari solusi-solusi kreatif mengatasi permasalahan untuk membangun dan mengejar ketertinggalan dari provinsi lain untuk mencapai kesejahteraan melalui RAPBD yang tepat sasaran dan pro rakyat.

“RAPBD hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan, sehingga jika selalu digunakan kaca mata curiga kepada pemerintah provinsi dan DPR Papua dalam mengelola anggaran untuk kemanfaatan rakyat, hanya malah melahirkan ketakutan yang berkepanjangan,” tuturnya.

“Untuk itu, kami meminta perlindungan kepada Presiden Republik Indonesia agar kami dapat bekerja dengan tenang, jauh dari rasa takut dan intimidasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Pronvinsi Papua,” tutupnya. (gr/ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *