Bupati Yapen: ASN Pindah, Barang Kantor Tidak Boleh Ikut Pindah!

Bupati Yapen Tonny Tesar, S.Sos saat mengunjungi korban bencana angin puting beliung di Ansus, Jumat pekan kemarin.( FOTO : Sinambela/Cepos)

SERUI-Sudah menjadi kebiasaan seorang Aparatur Sipil Negara dipindahtugaskan dari satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke OPD yang lain, maka inventaris akan ikut berpindah pula. Baik itu kendaraan dinas roda dua maupun roda empat, hingga berbagai inventaris lainnya. Hal ini berdampak,  ketika seorang pejabat mengisi jabatan barunya, segala inventaris di dalam kantor kosong melompong.

  Bupati Yapen Tonny Tesar, S.Sos pun geram menerima laporan dari para ASN terkait inventaris dan kendaraan dinas yang ikut pindah. Ia pun mengingatkan seluruh Kepala OPD supaya tidak segan-segan menarik kembali inventaris dan kendaraan dinas.

   “Kepala OPD harus mampu menyelesaikannya. Dan mendata kembali seluruh aset-aset yang ada,” tegasnya saat menyerahkan DPA tahun anggean 2019 kepada OPD di Silas Papare pekan lalu.

  “Masalah ini akan terus muncul, apabila Kepala OPD tidak bertindak tegas. Bila perlu lapor kepada Polisi, apabila ada yang tidak mau menyerahkan,” katanya lagi.

  Menurut Bupati, persoalan mengenai kendaraan dinas tak kunjung beres di sekretariat dewan, bahkan di berbagai OPD. “Saya minta seluruh OPD harus mengambil langkah tegas,” ujarnya lagi.

   Kendaraan roda dua dan roda empat dan seluruh inventaris lainnya milik Pemerintah adalah asset Negara bukan milik pribadi. Karena itu, ketika  seorang   tidak menduduki jabatan lagi ataupun dimutasikan ke jabatan lainnya, maka kendaraan dinas dan inventaris lainnya yang selama ini dipakai, harus ditinggalkan.

  “Kendaraan dan inventaris lainnya harus ditinggalkan. Baik atau buruk, namun itulah aturan yang berlaku harus kita laksanakan,” jelasnya.

  Ia pun memerintahkan seluruh Kepala OPD dan jajarannya untuk mendata kembali asset-asset yang dimiliki masing-masing OPD supaya terdata baik. Tidak bisa dipungkiri, sejumlah pejabat memiliki kendaraan roda dua dan roda empat lebih dari satu unit. Apabila pejabat pindah atau mutasi 3 kali, maka bisa dibayangkan kendaraannya juga bertambah.

  Sementara biaya untuk mendapatkan kendaraan adalah anggaran pemerintah melalui OPD yang dipimpinnya. Sehingga anggaran membeli kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 tidak akan berhenti selagi kendaraan dinas masih ikut pindah karena jabatan. Mungkin masih ada pejabat yang baru memimpin OPD masih belum memiliki kendaraan roda empat. Mereka pun pasti memiliki niat untuk memilikinya. Sehingga setelah menduduki jabatan barunya, ia pun akan anggarkan untuk masuk dalam anggaran berikutnya. Padahal, OPD tersebut sudah pernah memiliki kendaraannya. (rin/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *