Seluruh Hak dan Kewajiban SMA/SMK Telah Berpindah ke Provinsi

Dr.Benhur Tomi Mano, MM. (Priyadi/Cepos)

Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM ( FOTO : Priyadi/Cepos)

JAYAPURA-Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM.,mengatakan, dalam permintaan Sekda Provinsi Papua dalam menjawab Demontrasi Guru SMA/SMK, hari Senin (29/1) di Kantor Gubernur Provinsi Papua, terkait Tunjangan Penghasilan maupun Tambahan Penghasilan (TPP dan ULP) harus masih dibayarkan di Kabupaten/ Kota, ini tidak benar.

Wali Kota menjelaskan, bahwa pengalihan SMA/SMK dari Kota Jayapura ke Provinsi Papua, telah berlangsung akhir tahun 2017, sehingga dalam penyusunan APBD TA 2018 tidak lagi gaji guru, TPP, ULP, sudah tidak dibayarkan lagi di Kota Jayapura.

Dimana, alasan yang  mendasari pertimbangan tersebut adalah sejak tahun anggaran 2017, Pendanaan SMA/SMK telah dilimpahkan melalui transfer dana dari Pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.

  “Dengan adanya dana transfer dari pusat untuk pendanaan SMA/SMK, maka dengan sendirinya seluruh hak dan kewajiban SMA/SMK telah berpindah dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Papua,’’ungkapnya kepada wartawan saat ditemui diruang kerjanya, didampingi Kepala BPKAD Kota Jayapura Adolof Siahay dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jayapura Max Atanay, hari Rabu (301/1).

Lanjut Wali Kota, dengan adanya pernyataan Sekda Papua, dihadapan para guru dan ditulis di media massa, ini tentu sangat tidak relevan, dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, bahwa hak –hak guru SMA/SMK, berupa gaji dan tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru SMA/SMK dibayar dan dianggarkan dalam APBD pemerintah Provinsi, sedangkan TPP dan uang lauk pauk dibayar dan dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Dengan demikian tidak relevan bila anggaran belanja SMA/SMK diakomodir oleh dua institusi pemerintah dhal hal ini Pemprov dan Pemkab/Kota dalam APBD-nya,’’jelasnya.

  Selain itu, dari pertimbangan mendasar lainnya, Wali Kota sudah lakukan koordinasi dan komunikasi kepada BPK ini tidak boleh dilakukan, kecuali ada perintah dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dan Wali Kota juga sudah koordinasikan ini juga tidak bisa.

“Seharusnya Pemprov Papua, harus lakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Sehingga tahu, tidak asal berikan statement seperti itu,’’tegasnya.(dil/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *