Pemekaran Distrik dan Kampung Masih Menunggu Penetapan DPR

Bupati Jayapura  Matius Awoitauw saat meninjau  langsung kondisi Jembatan yang putus pasca diterjang banjir, di Distrik Yapsi beberapa waktu lalu. (FOTO : Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Di tahun 2019 ini,  Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah  mengusulkan pemekaran tujuh wilayah distrik  baru dan beberapa kampung serta kampung adat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura.

  Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan usulan pemekaran wilayah atau daerah baru itu saat ini sudah berada di DPRD Jayapura  untuk ditetapkan sebagai daerah pemekaran.

  ” Kita berharap ini  bisa diteken tidak terlalu lama dan itu harus ditetapkan melalui Perda. Saat ini masih ada di DPR,”kata Bupati Mathius Awoitauw kepada wartawan belum lama ini di Kantor Bupati Jayapura.

   Bupati Mathius mengatakan, pemekaran distrik dan kampung tersebut tidak terlepas dari  kondisi saat ini memungkinkan supaya daerah dan wilayah tersebut dimekarkan. Misalnya  perkembangan penduduk yang cukup tinggi dan juga masih sulitnya akses ke beberapa wilayah distrik dan kampung. Sehingga untuk mendekatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah maka jalan satu-satunya dengan melakukan pemekaran wilayah.

” Dengan adanya perkembangan dan kemajuan perkembangan penduduk maka diwajibkan supaya  pelayanan itu harus cepat kepada masyarakat.

Selain itu karena kondisi letak geografis yang sulit memang harus melakukan upaya atau langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan,” katanya.

  Dia mengatakan, sehubungan dengan pemekaran tujuh  distrik dan beberapa kampung serta kampung adat di Kabupaten Jayapura sedikit mengalami keterlambatan. Kendati demikian pemerintah daerah berharap agar pemekaran itu cepat terealisasi sehingga bisa segera menjadi distrik atau kampung definitif. Sementara itu untuk mendapatkan pengkodean wilayah masing-masing distrik dan kampung pemekaran, pemerintah daerah akan berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

  ” Kode distrik kode kampung itu kan dari Kementerian Dalam Negeri, berarti konsekuensinya semua harus dianggarkan,” tandasnya.(roy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *