Butuh 500 Turap dan Bronjong

CEK LOKASI – Kondisi longsoran di samping  kantor wali kota Jayapura ketika dikunjungi sejumlah anggota DPR Kota Jayapura, Selasa (22/1). Untuk penyelesaiannya dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan dengan anggaran sekitar Rp 3 miliar lebih. (FOTO : Gamel Cepos)

JAYAPURA –  Titik longsor yang berada di samping jalan masuk  kantor wali kota Jayapura dalam waktu dekat akan langsung dikerjakan. Hanya gerakan yang dilakukan diyakini belum bisa menyelesaikan masalah dalam waktu dekat. Paling tidak membutuhkan waktu 3 bulan ke depan. Pasalnya hingga kini Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kota Jayapura hanya mengantongi dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 1,2 miliar sementara diproyeksikan untuk menyelesaikan longsoran ini  membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 miliar.

“Ketimbang kami kerjakan tidak maksimal dan kemudian rusak, mending sekalian yang kokoh, yang bagus. Kami akan kerjakan  menyesuaikan dengan besaran yang ada saat ini namun kami sedang mengajukan permintaan dana ke pusat dan kami tidak bisa tentukan kapan dibantu,” kata Kepala BNPB Kota Jayapura, Bernard Jance Lamia disela-sela kunjungan lapangan anggota DPRD Kota Jayapura di lokasi longsor samping kantor walikota, Selasa (22/1).

   Ia menyebut beberapa OPD di pemerintah provinsi sudah berniat membantu namun sesuai kewenangan yang dilakukan hanyalah pekerjaan provinsi yang lokasinya di Angkasa, Jayapura Utara.

Lamia menyebut pihaknya akan menggunakan bronjong dan turap ( dinding vertikal yang relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah ataupun menahan masuknya air ke dalam lubang galian) untuk bagian bawah sekaligus menjadi penahan longsoran. Nah untuk memasak turap ini membutuhkan waktu 21 hari ditambah waktu membuatnya sepanjang 15 hari. Jumlah turap yang dibutuhkan  sendiri berkisar 5000 batang. “Jadi mending bersabar tapi bisa mendapat kualitas baik dan juga ini bukan poros utama melainkan masih ada jalur lain yang bisa digunakan,” katanya.  Sebelumnya pihaknya ingin menggunakan turap dari Surabaya namun pertimbangan waktu dan juga kualitas akhirnya diputuskan untuk dibuat sendiri. “Kami bisa kontrol  kualitas turap juga,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura Eli Karuri memberi apresiasi atas respon OPD yang sudah mulai action meski masih terbatas oleh anggaran. “Namanya bencana  tak hanya di Jayapura tapi dimana saja bisa terjadi dan kami bersyukur tak ada korban jiwa. Hanya dana di badan bencana sangat terbatas sehingga kalau PU bisa membantu tentu lebih baik,” kata Eli. Selain itu dengan sidang APBD yang sudah selesai ia berharap pekerjaan ini bisa segera dikerjakan. Ketua Komisi C DPRD Kota, John Betaubun SH MH mengungkapkan bahwa kedatangan sejumlah anggota DPRD ini ingin mengecek dan menjalankan fungsi pengawasan.

“Paling tidak OPD sudah ada rencana dan mulai menggeser alat-alat dan kami ikut memberi apresiasi atas respon pemerintah ini,” singkatnya. Kunjungan anggota DPRD dan staf ini tak lebih dari 20  menit kemudian melanjutkan perjalanan melakukan dialog dengan pihak perbankan. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *