Papua Baru 41,34 Persen, Papua Barat 64,65 Persen

PEREKAMAN E-KTP: Petugas Disdukcapil Kota Jayapura saat melayani mengurus administrasi kependudukan, Oktober 2018 lalu. Perekaman E-KTP di Provinsi Papua masih rendah.  (FOTO : Priyadi/Cepos)

JAKARTA-Pemerintah terus menggenjot angka perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat. Usai menggelar jemput bola ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) awal pekan lalu, kini pemerintah melakukan upaya serupa ke lima provinsi yang angka perekamannya masih rendah.

Kelima provinsi itu adalah Sulawesi Barat (78, 06 persen) Maluku (80,52 persen), Maluku Utara (80,73 persen), Papua (41,34 persen) dan Papua Barat (64,65 persen). Angka perekaman di daerah-daerah itu masih di bawah 85 persen. Tertinggal jauh dari angka perekaman nasional yang mencapai 97 persen.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah mengatakan, untuk mempercepat angka perekaman di daerah-daerah tersebut, pihaknya menerjunkan tim jemput bola sebanyak 186 orang yang bertugas bersama Dinas Dukcapil setempat. Tim akan disebar di 86 titik di 5 provinsi selama 14 hari.

Guna mendukung pelaksanaannya, tim dibekali 42 set alat rekam cetak bersama gensetnya. “Tugasnya mendata siapapun warga negara yang memenuhi syarat berumur 17 tahuna ke atas atau pernah menikah. Kita rekam, kita buatkan KTP elektroniknya,” ujarnya saat pelepasan tim jemput bola di Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Upaya itu, lanjutnya, sebetulnya bukan yang pertama. Namun untuk kali ini, ada yang berbeda. Di mana pemerintah menggunakan skema gotong royong. Yakni, daerah yang angka perekamannya sudah baik, pegawainya diikutkan untuk membantu. Antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta dan Kalimantan Selatan.

Terkait teknisnya, tim akan datang ke titik yang ditentukan. Yakni ke kelurahan, kecamatan, hingga sekolah-sekolah. Agar prosesnya berjalan efektif, Zudan berharap masyarakat bisa membantu dengan proaktif dan datang ke titik yang sudah ditentukan.

Bukan hanya kepada warga asli, bagi para pendatang yang kebetulan sedang bertugas di daerah dan belum melakukan perekaman, yang bersangkutan bisa proaktif. “Bisa menggunakan mekanisme rekam cetak luar domisili,” kata birokrat asal Jogjakarta itu. (far/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.