Saat Pemilu, 7 Daerah Dianggap Rawan KKB

DENGARKAN AMANAT: Anggota Polda Papua saat mendengarkan amanat Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Yakobus Marjuki pada upacara bulanan di Lapangan Apel Mapolda Papua, Kamis (17/1).(FOTO : Elfira/Cepos)

JAYAPURA-Tujuh daerah di Provinsi Papua dianggap rawan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yaitu Pilpres dan Pileg pada April mendatang.

Tujuh daerah yang dianggap rawan tersebut yakni  Kabupaten Nduga, Lany Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Paniai,  Mimika dan Tolikara.

Hal ini disampaikan Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol. Gatot Hari Wibowo, SIK saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Kamis (17/1) kemarin.

Dikatakan, permasalahan terhadap pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2019 yakni masih adanya masyarakat yang acuh tak acuh dan bahkan tidak peduli dengan Pilkada, “Dengan seleksi yang ketat, dimungkinkan ada pergerakan massa dari Pileg jika nanti yang bersangkutan tidak lolos,” terangnya.

Permasalahan lainnya lanjut Gatot,  KKB yang tidak menginginkan pelaksanaan Pemilu Serentak berjalan lancar, sehingga melakukan gangguan terhadap pelaksanaan Pemilu dengan melakukan teror, intimidasi dan pembunuhan.

“Polda Papua siap mengamankan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, dengan  jumlah anggota Polri Polda Papua  sebanyak 7.707 personel yang terlibat PAM. Jumlah ini merupakan 2/3 kekuatan personel Polda Papua,” tambahnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Yakobus Marjuki mengatakan beberapa operasi kepolisian di tahun 2018 berjalan dengan baik. Selanjutnya Polda Papua melakukan kegiatan tahun 2019 untuk mengantisipasi kegiatan nasional yaitu pelaksanaan operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD RI, anggota DPR RI, anggota DPRD.

 “Merupakan pengalaman yang baru untuk kita laksanakan, sehingga harus dipersiapkan sebaik mungkin. Walaupun pelaksana Pemilu adalah KPU dan Bawaslu, namun sebagai aparat Harkamtibmas dan penegak hukum, hendaknya kita dapat mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Pelaksanaan tugas kepolisian selalu berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri,” ucap Wakapolda saat memimpin upacara bulanan di Lapangan Apel Mapolda Papua, Kamis (17/1).

“Keberhasilan pengamanan Pilpres dan Pileg bisa terjadi kalau adanya suatu sinergitas dan kekompakan segenap unsur yang memengaruhi keberhasilan Pemilu 2019. Utamanya parpol, pelaksana KPU, Bawaslu, para stakeholder serta TNI-Polri menjamin KPU dan Bawaslu menjadi penyelenggara yang independen dan netral sampai tingkat terbawah,” sambungnya.

Menurutnya, ini merupakan PR yang harus dituntaskan. Untuk itu, diawal tahun 2019  ia mengajak anggota menguatkan tekad untuk menuntaskan semua ini dengan memulai semangat baru dan tekad baru untuk mencapai tujuan yang lebih baik.(fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *