Pemerintahan Harus Berdasarkan 7 Wilayah Adat

Yewen/Cepos
Bupati Jayapura, Mathius, SE, M.Si, Walikota Jayapura, Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, MM dan para bupati dan perwakilan bupati se-wilayah Tabi saat mengangkat tangan bersama di Hotel Grand Alisson Sentani, Rabu (9/1).

SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengungkapkan, pemerintahan harus berdasarkan 7 wilayah adat yang telah dibagi melalui sebuah penelitian oleh para ahli antropologi di Papua.

“Pemerintahan harus berdasarkan wilayah adat supaya tidak mengganggu wilayah adat dengan administrasi pemerintahan,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela pertemuan bupati/walikota se Tanah Tabi di Hotel Grand Alisson Sentani, Rabu (9/1).

Menurut Mathius, dengan semangat lokal dan kearifan lokal yang ada di wilayah adat masing-masing, bisa menjadi kekuatan untuk pembangunan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dulu di Kabupaten Jayapura dibangun wilayah pembangunan antara kabupaten, di mana ada pembantu bupati dan sekarang semua sudah jadi kabupaten masing-masing atau kabupatennya sendiri-sendiri.

   “Ini sama juga dengan Tabi. Kalau ini bisa dikelola secara bagus dan ke depan kalau mau jadi provinsi sendiri tidak masalah karena semua memenuhi persyaratan,” ucapnya.

Namun demikian, Mathius menyatakan, jangan hanya mengejar provinsi, tapi penataan kawasan ini tidak dilakukan secara baik, sehingga provinsi yang dibentuk nanti terkesan vakum dan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kawasan ini perlu disiapkan secara baik, sehingga ketika nanti jadi provinsi, semua sudah siap.

“Saya pikir ini yang harus disiapkan. Jadi kalau mau jadi provinsi dengan sendirinya dan tidak ada masalah serta tergantung waktu saja,”bebernya.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, MM, mengatakan, perlu menyiapkan perekonomian, Sumber Daya Manusia (SDM) dan ini bisa didorong bersama-sama dengan bupati/walikota se-Tanah Tabi.

“Artinya bukan membentuk Tabi, tetapi tetap Papua. Itu yang kita mau,” ujarnya.

Mano menyatakan, dalam forum ini, tidak boleh ada pemikiran-pemikiran yang lain dan tidak boleh ada perdebatan, pertemuan ini untuk menyatakan visi dan misi dari bupati/walikota se-Tanah Tabi.

“Kita tidak pikir yang lain-lain, pembangunan kita ini dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”pungkasnya. (bet/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *