Diperiksa 7 Jam, JJO Dicecar 50 Pertanyaan

Dr, Anthon Raharusun, S.H., M.H. (FOTO : Elfira/Cepos)

Anthon Raharusun: Tidak Ada Dil-dil, Semua Diselesaikan Melalui Jalur Hukum

JAYAPURA-Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, berinisial JJO yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan, memenuhi panggilan penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Papua, Kamis (10/1) sekira pukul 09.30 WIT.

Setelah JJO tiba di Mapolda Papua, tidak lama kemudian tim kuasa hukum JJO tiba di Mapolda Papua untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan. Dari pemantauan Cenderawasih Pos, JJO mulai menjalani pemeriksaan sekira pukul 10.38 WIT hingga pukul 17.00 WIT. Selama kurang lebih 7 jam menjalani pemeriksan, JJO dicecar 50 pertanyaan oleh penyidik Polda Papua.

Direktur Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol Edi Swasono menyebutkan, Jumat (11/1) hari ini, tersangka JJO akan menjalanu pemeriksaan lanjutan lantaran masih banyak yang mau ditanyakan oleh penyidik.

“Masalah penahanan tersangka, sepanjang yang bersangkutan kooperatif, tidak  mempersulit proses penyidikan, tidak mengulangi perbuatan, merusak atau menghilangkan barang bukti maka tidak perlu dilakukan upaya penahanan,” ucap Edi.

Secara terpisah, kuasa hukum JJO, Dr. Anthon Raharusun, SH., MH., menyebutkan, dari 52 pertanyaan yang diajukan kepada kliennya, terdapat 49 pertanyaan pokok.

“Yang jelas pemeriksaan hari ini kita berikan apresiasi kepada Penyidik, karena mereka sangat profesional dan pemeriksaannya cukup kooperatif,” ungkap Kuasa hukum JJO kepada wartawan di Mapolda Papua.

Pemeriksaan Kamis (10/1) kemarin menurut Raharusun, lebih dari pertanyaan inti. Terkait dengan peran atau dugaan adanya pasal 368 menyangkut pemerasan, dengan pertanyaan pokoknya kurang lebih ada 6 hingga 7 pertanyaan. Sedang pertanyaan lain seputar peran kliennya menyangkut OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan tim Saber Pungli Polda Papua beberapa bulan lalu.

“Saya klarifikasi tentang JJO sebagai aktor utama itu tidak benar. Karena dari hasil pemeriksaan menunjukan bahwa beliau (JJO-red), bukan aktor intelektual dibalik adanya uang Rp 500 juta yang disita oleh Tim Saber Pungli Polda Papua. Dalam pemeriksaan belum ada indikasi kuat menyangkut apakah lelaki inisial  FT adalah orang suruhan  dari JJO  dan itu tidak ada korelasinya,  sehingga  perkara ini belum ke arah itu,” paparnya.

Kendati demikian, tim kuasa hukum JJO memberikan kesempatan kepada penyidik Polri untuk melakukan tugas penyidikan guna mencari tahu dan menemukan terkait Tim  Saber Pungli Polda yang melakukan  OTT Rp 500 juta.

“Saya rasa mengungkap uang Rp 500 juta itu sangat penting,  karena disitu terlihat ada beberapa orang yang berperang. Sehingga saya tegaskan tidak ada peran utama daripada  Pak JJO untuk mengadakan uang Rp 500 juta, bahkan  inisiatif adanya uang Rp 500 juta bukan datang dari JJO,” tegasnya.

Terkait dengan kasus ini, JJO melalui kuasa hukumnya memberikan kesempatan kepada  penyidik Polri untuk melakukan tugas penyidikan. “Mudah-mudahan semakin terang perkara ini,” tuturnya.

Kasus ini kata Anthon Raharusun, berawal dari police line terhadap kayu yang ditemukan  dalam rangka  melaksanakan UU yang menjadi dasar kewenangan Dinas Kehutanan. Bahkan  ada peraturan daerah yang memang menjadi alasan dari Dinas Kehutanan untuk mempolice line kayu tersebut.

“Kayu yang dipolice line itu kayu yang dianggap ilegal yang diperoleh berdasarkan izin-izin yang tidak sah, pihak kehutanan melakukan Police Line guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dengan  temuan di lapangan,” tuturnya.

Dalam kasus yang menimpa kliennya, Raharusun  menilai ada kepentingan bisnis. Terkait siapa menjebak siapa perlu dicari modusnya. Karena saat ini dari hasil pemeriksaan sementara, dari sisi perbuatan  pidanya terkait dengan dugaan pemerasan pasal 368 belum mengarah ke situ.

“Kalaupun nanti dalan kasus ini dikembangkan dalam gratifikasi, saya melihat belum ada indikasi ke arah itu. Karena memang antara yang ditangkap dengan keberadaan JJO tidak ada mata  rantai, namun betul ada pertemuan dengan owner daripada PT VC dalam rangka membicarakan mengenai bagaimana  pengembangan usaha lain,” terangnya.

“Kasus ini sudah dalam penanganan hukum, sehingga tidak ada dil-dil untuk  menyelesaikan di luar proses hukum. Semua harus diselesaikan melalui jalur hukum,” tambahnya.

Sementara terkait dengan ketidak hadiran JJO pada panggilan pertama lantaran menghadiri acara adat di Kampung sehingga yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *