Abepura dan Kotaraja Sudah Tak Layak Dikembangkan

PETANI SAYUR: Seorang petani sedang mengolah kebun sayurnya di daerah Abepura, baru-baru ini. Menurut IAGi Papua dan akademisi Uncen, wilayah Abepura dan Kotaraja sudah berada pada titik kulminasinya (titik tertinggi) jika  akan dikembangkan lagi.( FOTO : GAMEL/CEPOS)

JAYAPURA-Pasca sejumlah titik di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura terkena imbas dari tingginya debit air akibat hujan dengan banjir dan longsor. Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengda Papua dan Akademisi Universitas Cenderawasih dari Program Studi Teknik Geologi, sejak Senin (7/1) kemarin melakukan kajian sederhana terkait pola penggunaan ruang.

Kajian ini dilakukan dengan membandingkan pola penggunaan ruang dari tahun 2004 dan tahun 2018 menggunakan data Citra Satelit Resolusi Tinggi. Data citra  satelit ini dioverlaykan dengan peta RT/RW di Kota Jayapura.

Untuk pemilihan lokasi sendiri didasarkan pada kondisi geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi dimasing-masing lokasi dan potensi longsor serta banjir yang menjadi daerah genangan air pada saat hujan selama ini.

Hasil diskusi dan kajian tersebut mendapat beberapa  informasi yang dianggap penting  dijadikan masukan bagi Pemkot Jayapura. Lokasi pertama yang  disurvey adalah daerah Entrop dan sekitarnya.

Menurut Marcelino N Yonas selaku Pengurus Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengda Papua Berdasarkan perbandingan hasil rekaman citra satelit di tahun 2004 hingga tahun 2018 dimana  pada wilayah Entrop lebih didominasi oleh sebagian formasi batu gamping dan endapan alluvial.

Lalu luasan penggunaan ruang di tahun 2004 adalah kurang lebih 61 hektar dan pada tahun 2018 mencapai 129 hektar. Ini terlihat perubahan penggunaan ruang dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik adalah mencapai 68 hektar. “Bila dikaitkan dengan peta RT/RW Kota Jayapura yang berlaku saat ini maka ada beberapa hal yang menjadi catatan, antara lain penggunaan lahan dalam peruntukkan sebagai hutan lindung telah mengalami degradasi dengan pembangunan sarana fisik pada wilayah hutan lindung khususnya di tahun 2008,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (9/1).

Selanjutnya pembangunan  perumahan juga massif terlihat di bagian dataran banjir dari sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Youtefa. Ditambah lagi pembangunan perumahan pada wilayah Utara dan Barat Daya di BTN Jaya Asri yang sangat berpotensi menjadi gerakan tanah (longsor).

Sementara untuk daerah Abepura dan Kotaraja, menurut Marcelino berdasarkan perbandingan hasil rekaman citra satelit di tahun 2004 hingga tahun 2018, wilayah Abepura – Kotaraja lebih didominasi oleh Endapan Alluvial,  perselingan batu gamping dan batu pasir dan pada beberapa tempat dijumpai batuan beku ultra basa dan meta morfik yang telah mengalami pelapukan yang cukup kuat.

Catatan lain, luasan penggunaan ruang di tahun 2004 adalah kurang lebih 403.17 hektar dan di tahun 2018 mencapai 836.35 hektar, sehingga terlihat perubahan penggunaan ruang dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik mencapai 433.18 hektar. “Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk dan perkembangan bangunan fisik di wilayah Kotaraja dan Abepura dalam kurun waktu 14 tahun meningkat cukup pesat. Namun bila dikaji dari kondisi geologi dan hidrogeologinya serta kemampuan tanah, maka wilayah Abepura dan Kotaraja sudah berada pada titik kulminasinya (titik tertinggi) jika  akan dikembangkan lagi,” beber Yonas.

Artinya saat ini Kotaraja dan Abepura sudah tidak layak lagi untuk dikembangkan. Selain itu berdasarkan penelitian sebelumnya potensi kegempaan pada wilayah Abepura dan Kotaraja termasuk dalam potensi yang tinggi sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kondisi bangunan yang ada di atasnya.

“Bila dikaji dari sisi penggunaan lahan berdasarkan RT/RW Kota Jayapura, maka tidak bisa dipungkiri ada beberapa wilayah untuk penggunaan hutan lindung yang juga sedikit mengalami tekanan akibat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di wilayah ini,” sambungnya.

Kata Yonas, kajian sederhana ini sebenarnya masih membutuhkan banyak data terkait dengan rekaman dari kejadian bencana di wilayah Kota Jayapura dari beberapa tahun ke belakang sehingga bisa ditarik benang merah dari kajian yang dilakukan ini secara menyeluruh.

Ia sepakat bahwa dari kajian pihak geologi sangat dibutuhkan kolaborasi aktif dari pihak OPD terkait dengan pihak akademisi dan organisasi profesi terkait guna mencari solusi bersama dalam mengatasi problematika kebencanaan di Kota Jayapura untuk masa mendatang. “Sehingga solusi dari bencana alam yang terjadi tidak diselesaikan secara parsial atau hanya pada saat bencana terjadi tetapi menjadi solusi permanen di masa yang akan datang,” tambahnya.

“Dalam waktu dekat, pada saat kajian ini telah selesai, kami dari pihak IAGI akan menyerahkan hasil kajian ini kepada pihak pemerintah kota Jayapura untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan kota kedepannya,” pungkasnya. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *