20 Januari, Soft Opening Parkir Elektronik di Komplek Ruko Dok II   

PIMPIN RAPAT_Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM., didampingi Plt. Sekda Kota Jayapura Frans Pekey, M.Si., dan Kepala Bapenda Robby K.Awi, bersama Bank Mandiri Jayapura dan PT. APS, saat melakukan rapat pembahasan operasional parkir elektronik di Komplek Ruko Dok II Jayapura, di ruang rapat Wawalkot, Rabu (9/1)kemarin.( FOTO : Priyadi/Cepos)

JAYAPURA-Soft opening operasional parkir elektronik, yang diterapkan di komplek Ruko Dok II Jayapura, akan dioperasionalkan mulai tanggal 20 Januari 2019. Dan nantinya dilakukan Grand Opening pada tanggal 1 Februari 2019. Hal ini telah disepakati bersama, usai dilakukan pertemuan antara Pemkot Jayapura dengan PT. Angkasa Pura Support (APS) dan Bank Mandiri Cabang Jayapura, dengan dipimpin Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM., berlangsung di ruang rapatnya, Rabu (9/1)kemarin.

  Selain memutuskan operasional pemungsian parkir elektronik ini, dalam rapat itu juga memutuskan,  untuk kendaraan roda dua per sekali masuk Rp 2000, sedangkan mobil Rp 4000 dan mobil Book/bus Rp 5000 ribu, serta masih syarat dan ketentuan yang berlaku lainnya, selama masuk Komplek Ruko Dok II, dalam penerapan parkir elektronik di sana.

   “Saya minta sebelum dilakukan soft opening apa saja kekurangan dan kendala, harus dilengkapi dan diselesaikan dengan maksimal. Dengan demikian, saat dioperasionalkan sudah siap, tidak ada kendala,’’katanya saat memimpin rapat itu.

  Selain ada kesepatakan dalam hal operasional, ada juga kesepakatan, dalam hal pembagian pendapatan pengelolaan parkir elektronik atau pembagian fee bersama PT. Angkasa Pura Support, dimana pembagian fee dibagi dua dan dilakukan kontrak PKS selama 4 tahun hingga 2022.

   Rustan Saru juga meminta, pada  Bagian Hukum Setda Kota Jayapura, untuk membuat aturannya yang jelas, terutama bagi pemilik usaha yang tinggal di komplek Ruko Dok II dan yang bekerja di sana, sehingga ada rasa keadilan, termasuk aturan lainnya yang harus dilengkapi. Karena bagaimanapun ini nantinya, akan ada pemeriksaan dari BPK dan Pemkot Jayapura tetap ada pegangan.

  Hal lain, yang dikatakan Rustan Saru, dalam penerapan parkir elektronik, juga harus ditinjau berdasarkan akuntanbilitas, dari sisi sosial, penetapan waktu dan bagaimana pengelolaanya. Sehingga diminta kepada Bapenda Kota Jayapura, harus segera melakukan penuntasan dokumen MoU dan hibah termasuk hal teknis lainnya bersama pemilik Ruko dan yang bersangkutan. (dil)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *