Dengarkan Isu dan Hambatan Pembangunan di Papua

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Noak Kapisa, bersama Anggota Wantipres, Yahya Cholil Staquf, dalam pertemuan singkat di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (7/12) kemarin.( FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA- Rombongan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres) dengan dipimpin  Anggota Wantipres, Yahya Cholil Staquf menyambangi Pemerintah Provinsi Papua, melalui pertemuan di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (7/12) siang kemarin.

Tujuan dari  kunjungan ini tidak lain untuk mendengar isu, hambatan, maupun kendala Pemerintah Provinsi Papua yang berkaitan dengan  pembangunan Papua agar disampaikan kepada Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

“Semua persoalan yang dipaparkan ini harus dilihat dalam kerangka posisi strategis Papua dalam keseluruhan persoalan bangsa dan negara. Artinya, persoalan-persoalan ini akan diolah Wantimpres untuk disampaikan kepada Presiden RI,” ungkap Yahya Cholil Staquf menjawab Cenderawasih Pos, Jumat (7/12) kemarin.

Seperti diketahui, banyak hal yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Papua, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam forum tersebut. Sebut saja terkait perubahan Undang-Undang Otsus, pengakuan oleh masyarakat Indonesia atas pembangunan di Papua, penggunaan dana tambahan infrastruktur Otsus untuk PON 2020, BBM Satu Harga, isu pendidikan, kehutanan, perdagangan hingga pengembangan di sektor kesehatan.

“Mekanisme penyampaian persoalan ke Presiden tentunya akan diolah dulu di Wantimpres. Artinya, terdapat persoalan yang langsung disampaikan ke Presiden. Adapula yang harus diekplorasi lebih mendalam, sebelum akhirnya disampaikan ke Presiden untuk dijadikan pertimbangan,” terangnya.

Di sisi lain, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Noak Kapisa, yang menerima kunjungan tersebut, mengaku bahwa momen tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi sehingga mendapat perhatian presiden.

“Bukan tanpa alasan, sebab Wantimpres merupakan lembaga yang memiliki jalur langsung ke Presiden. Kami telah sampaikan melalui OPD yang hadir ini dan kami harap  bisa didengar langsung presiden sehingga  mendapat perhatian,” tambah Noak Kapisa. (gr/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *