Komnas HAM Kategorikan Pelanggaran HAM Serius

Frits Ramandey (foto : Denny/Cepos)

WAMENA-Aksi pembantaian yang dilakukan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata atau KKSB terhadap warga sipil yang melakukan pekerjaan pembangunan jembatan di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, oleh Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan, dikategorikan sebagai pelanggaran HAM serius.

Menurut Komisioner Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey merujuk pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa perbuatan seseorang, maupun sekelompok orang sudah terpenuhi dalam tragedi kemanusiaan ini.

Dikatakan, tragedi kemanusiaan ini belum bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat karena masih menggunakan devinisi UU Nomor 39 dan belum diangkat pada UU Nomor 26 Tahun 2000.

“Kasus ini memenuhi unsur yaitu menghilangkan nyawa orang terpenuhi dan kasus ini dikategorikan pelanggaran serius,” jelasnya kepada wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (6/12).

Pihak KKSB menurutnya bertanggung jawab atas pembantaian terhadap warga sipil yang melakukan pekerjaan pembangunan jembatan di Distrik Yal Kabupaten Nduga.

Pasca kejadian ini, Frist mengaku sudah berkomunikasi dengan SS dan Purom Wenda dan beberapa orang yang memiliki kontak dengannya, telah mengaku bertanggung jawab terhadap insiden ini.

“Saya baru ketemu dua saksi dan mendengar kesaksian mereka yang memang cukup sadis. Ini agak aneh memang karena acara tanggal 1 Desember 2018 di Yigi dengan lokasi camp karyawan PT. Ista Karya dekat kurang lebih 300 meter,” bebernya.

Hal aneh lainnya menurut Frits yaitu pihak KKSB mengundang perwakilan dari karyawan untuk mengikuti acara peringatan 1 Desember yang disebut-sebut sebagai hari kemerdekaan Papua Barat atau West Papua.

Namun Minggu (2/12) dini hari sekira pukul 3.00 WIT, KKSB menurutnya melakukan penyerangan dengan cara yang sadis. Mereka mengikat 25 orang karyawan dan selanjutnya naik ke puncak Gunung Gado.

“Mereka tiba pagi di Gunung Kabo. Setelah mendapat perintah dari pimpinannya, korban dibrondong dengan cara yang sadis. Saya pikir ini tindakan yang tidak manusiawi dan tidak ada orang yang tidak punya alasan untuk tidak memberikan alamat kutuk terhadap mereka,”tegasnya.

Frits Ramandey menyatakan, tuduhan pihak KKSB bahwa karyawan ini adalah tentara, bertolak belakang dengan testimoni karyawan yang berhasil selamat dalam aksi pembantaian tersebut.

Sebab dua minggu sebelumnya, mereka yang melintas tahu,  siapa-siapa yang tentara baik yang ada di Mbua dan di Yigi. Frits menyebutkan, yang menjadi pertanyaan Komnas HAM selanjutnya adalah, kenapa mereka bisa melakukan tindakan sadis begini. Sebab para korban sudah tak berdaya dan barang mereka disita kemudian ditembak.

“Kalau dengar testimoni, ada 3 senjata laras panjang, lalu ada 3 senjata laras pendek dan alat-alat yang lain, misalnya parang, panah dan lain. Kalau ini yang dipakai untuk tujuan sesuatu, saya pikir ini tidak akan mendapatkan simpati apa-apa,” tandasnya.

Ia juga harus ingatkan bahwa dimana-mana kekerasan yang dipakai untuk sebuah tujuan, tentu tidak akan medapat simpati apa-apa. Karena itu sekali lagi, orang-orang yang bertanggung jawab, kalau ini pelakunya di bawah struktur OPM maka Komnas HAM meminta harus dihentikan.

“Saya memberi jaminan tidak akan mendapat simpati apa-apa apalagi membunuh karyawan sipil yang sudah tidak berdaya. Karena itu kita bisa katergorikan ini pembantaian yang tidak manusiawi,” pungkasnya.

Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Papua mengaku sangat kesal atas insiden yang dilakukan KKSB ini.

Ketua PGI Wilayah Papua, Pdt. Hermann Saud  menyayangkan terjadinya insiden yang menewaskan warga sipil. “Mereka (korban, red) ini datang untuk pembangunan di Papua, bukan untuk cari persolan yang menantang sehingga mereka diperlakukan seperti ini,”kata Pdt. Hermann Saud yang didampingi  Petrus Bonya Done selaku Sekretaris PGI Wilayah Papua, Bendahara dan juga Pdt. Eddy Pramata saat ditemui di Abepura, Kamis (6/12).

Selain itu, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu (2/12) yang merupakan hari untuk beribadah dan menghadap Tuhan, namun pada saat bersamaan terjadi tragedi atau peristiwa yang kurang menyenangkan tersebut. “Dalam agama manapun pasti dilarang untuk mencabut nyawa orang lain,” tegasnya.

“Ini yang tidak betul. Perlu diketahui di Papua merupakan sebuah tanah damai yang masyarakatnya taat dan patuh kepada Tuhan. Namun sangat disesalkan terjadi peristiwa tersebut,” sambungnya.

Melihat persoalan ini, Hermann Saud mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membicarakan persolan ini. Khususnya keselamatan untuk hidup masyarakat yang ada di Papua ke depannya, agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi.

Secara terpisah, Bupati  Jayapura, Matius Awoitouw meminta kepada aparat keamanan agar tidak menggunakan kekuatan atau cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah di Nduga. “Dalam situasi seperti ini,  kami mengimbau kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam menangani masalah di Nduga kalau bisa ditangani lebih mengedepankan kemanusiaan,” kata Matius Awoitouw kepada wartawan di Sentani, kemarin.

Menurutnya, persoalan yang terjadi di Nduga tetap ditangani secara hukum yang berlaku namun tidak boleh  menggunakan pendekatan kekuatan militer yang besar. Karena itu akan berimbas kepada masyarakat lokal yang tidak mengetahui apa-apa tentang situasi tersebut.

“Harus melindungi masyarakat setempat yang ada di Kabupaten Nduga. Tapi penegakan hukum tetap dilakukan,” ungkapnya.
Dia juga berharap, pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di wilayah itu tetap dilakukan. Sebab pembangunan tersebut sangat dibutuhkan oleh orang Papua yang menetap di wilayah itu.

Sementara Legislator Papua, Nason Uty juga meminta aparat kepolisian dan TNI untuk tidak perlu melakukan penyisiran di masyarakat yang ada di Kabupaten Nduga.

Nason Uty menyatakan berduka cita atas insiden yang terjadi, namun dirinya berharap negara dalam hal ini pihak keamanan TNI-Polri lebih arif dan bijaksana dalam menangani kasus ini agar tidak ada lagi korban jiwa.

“Jika sampai ada tindakan oprasi, maka kita khwatir masyarakat sipil yang tidak tahu dengan masalah ini akan terkena dampak dan tentu akan menambah korban dan duka lagi,”ungkap Uty.

Tindakan operasi menurutnya boleh lakukan, namun aparat keamanan harus memastikan lebih dulu keberadaan KKB tersebut dan jangan sampai menyisir ke masyarakat sipil yang tidak tahu soal kasus ini.

“Kita harapkan jangan salah. Kalau memang targetnya  kepada KKB, maka itu yang harus dikejar. Di mana lokasinya, baru lakukan pengejaran kepada mereka,” tambahnya. (jo/kim/roy/ans/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *