Hindari Ego Internal, Jangan Sampai Masyarakat jadi Korban

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Iwanggin Sabar Olif, SH(FOTO : Takim/Cepos)

JAYAPURA- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Iwanggin Sabar Olif, SH sangat menyayangi sikap kedua pihak terkait dalam hal ini PN Jayapura dan Jaksa Penuntut Umum yang menyebabkan aktivitas persidangan di PN Jayapura selama kurang lebih dua hari mogok. Atas pristiwa tersebut tentu masyarakatlah yang  menjadi korbanya dimana tidak berjalanya aktivitas persidangan.

“Saya sangat menyangkan atas peristiwa tersebut, dan seharusnya bukan mogok persidangan yang menjadi solusi dalam persolan tersebut, jangan karena ego interen kedua pihak masyarakat jadi korbanya,”kata Iwanggin Sabar Olif, di ruangan kerjanya, pada Kamis (6/12).

Ombudsman sebagai lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan tersebut sangat tidak menyetujui atas tindakan yang diambil kedua pihak tersebut.

Dirinya mengatakan bahwa, jika ada persoalan yang ada antara interen kedua pihak terkait harap diselesaikan dengan bijak dan tanpa membuat sebuah keputusan yang menyebabkan masyarakat jadi korbannya.

“jika ada perselisihan kenapa tidak diselesaikan dengan baik, meskipun belum bisa ada titik temu tidak harus masyarakat jadi korbanya, “tegas Onbudsman.

Dimana, hal yang perlu diperhatikan bahwa,  PN Jayapura merupakan salah satu garda terdepan masyarakat Jayapura dan sekitarnya untuk menegakan keadilan, nAamun melihat fakta yang terjadi tentu akan menghilangkan komitmen terkait dalam menciptakan pelayanan public ke masyarakat.

Apalagi  persoalan interen yang kena imbasnya masyarakat tentu hal ini menjadi sebuah problem yang sangat besar, dimana masyarakat bukannya mendapatkan Pelayanan tapi malah mendapatkan masalah baru yang disebapkan oleh para penegak keadilan tersebut.

“ini merupakan sebuah kekeliruan yang sangat besar, seharusnya meskipun ada problem diantara interen dan pelayanan tetap berjalan, bukanya malah mogok,”jelasnya.

Kata Ombudsmen, semua sudah jelas tugas dan fungsi lembaga Negara tidaklha lain untuk memberikan pelayanan perima ke public atau masyarakat. Jika amanat atau UU tersebut tidak dijalankan maka instansi terkait bisa dikatakan sangat keliru.

“satu hal yang perlu diingat, tugas negara dan prangkatnya adalah melayani masyarakat, apa yang menjadi kebutuhannya harap dipenuhi, bukanya malah bikin tambah masalah, “jelasnya.

Ombudsmen berharap persolan yang dialami oleh PN Jayapura dan yang lainya harap di carikan solusinya, dan paling tidak pelayanan kepada pencari keadilan tetap di laksanakan atau tetap berjalan seperti biasa.

“kasian masyarakat yang rela korbankan waktu, ongkos dan yang lainya untuk mengikuti persidangan, bahkan ada yang dari luar daerah jayapura, tentu untuk mengikuti persidangan di PN Jayapura bukan hal gampang sehingga mereka dihadai persolan seperti ini,”tuturnya.

Sementara menurut itu Kepala Bidang Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura,Syarifudin, SH mengakui bahwa, pada Kamis (06/12) aktivitas persidangan sudah mulai berjalan, dan berahrap tidak ada lagi kesalapahan atau persolan yang menyebapkan mogok sidang kembali.(kim/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *