FSP BUMN Tolak PMA 100 % di Sektor Industri Strategis

Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis saat memberikan pernyataan pers terkait dengan penolkan Penanaman modal asing 100 % di sektor industry strategis.

JAYAPURA_ Rencana Pemerintah untuk merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI salah satunya sektor Telekomunikasi dan Informasi (TI), Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kesehatan, dan Pariwisata, atau dengan kata lain terbuka 100% untuk Penanaman Modal Asing (PMA), mendapat tanggapan beragam dari masyarakat dan umumnya mereka menolak dengan bermacam alasan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN Strategis) Wisnu Adi Wuryanto menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah di bidang investasi pada empat sektor, khususnya TI dan ESDM saat ini sudah sangat liberal.

“Hendaknya tidak perlu ditambah lagi bahkan mestinya dikurangi agar kedaulatan Bangsa terjaga. Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67% di sektor TI dan 49% di sektor energi seperti yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka, mestinya dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri” kata Wisnu dalam rilis yang diterima redaksi Cenderawasih Pos tadi malam.

Lebih lanjut Wisnu mengingatkan bahwa Telekomunikasi dan Energy adalah cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Undang undang
Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenaga Listrikan serta Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi menyatakan demikian. Implikasi dari hal tersebut.

“Pemerintah harus memegang kendali atas arah perkembangan dan kepemilikan Telekomunikasi dan Energy guna memastikan sumber daya yang terbatas itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jelas ini merupakan amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945” ujar Wisnu.

Ketua FSP Serikat BUMN Strategis yang membawahi Serikat Pekerja di Telkom, PLN, PJB,
Indonesia Power, Telkomsel, dengan anggota puluhan ribu karyawan BUMN ini kemudian
menambahkan, kekuatan satu-satunya kita dalam rangka mempertahankan kedaulatan adalah Kepemilikan Modal.

Saat ini , ketergantungan Indonesia kepada asing dalam hal produk Teknologi Telekomunikasi dan Energy sangat tinggi, hampir seluruhnya impor.

“ Apa jadinya bila para produsen perangkat dengan teknologi tinggi tersebut dibolehkan memiliki modal sampai 100% saat mendirikan perusahaan jasa turunan produk-produk tersebut? Jika hal tersebut tetap dilaksanakan, mari kita tunggu hancur dan matinya Perusahaan Perusahaan baik BUMN maupun Swasta Nasional yang mengelola sektor sektor tersebut. Kondisi yang sangat Jauh dari cita cita ingin Berdaulat di Sektor Telekomunikasi dan Energy.”ungkap Wisnu.

Oleh karena itu, memperhatikan pentingnya dua sektor strategis di atas, maka FSP BUMN minta kepada Bapak Presiden RI untuk mempertimbangkan kembali rencana relaksasi DNI 100% terhadap sektor energi dan telekomunikasi.

Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis menilai bahwa kebijakan 100% Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Strategis, untuk bangsa dan negara diyakini akan lebih banyak keburukannya dibanding kebaikannya.

Bila hal tersebut tetap dilaksanakan, maka dipastikan kebijakan Pemerintah tersebut bertentangan dengan amanah konstitusi UUD 1945.

“Terkait hal tersebut, Federasi akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan dimaksud” pungkas Wisnu.(tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *