Di Biak, Pendeta Ikut Dilibatkan Awasi Dana Desa

Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd dan  Pdt. Andrikus Mofu, S.Th, M.Th (FOTO : Fiktor/Cepos)

BIAK-Pengawasan penggunaan dana desa di masyarakat ke depan diharapkan lebih dioptimalkan lagi dan melibatkan semua pihak. Di Kabupaten Biak Numfor sendiri, pengawasan terhadap realisasi penggunaan dana desa di setiap kampung  n akan melibatkan langsung para pendeta.

  Para pendeta yang ada di lingkungan Sinode GKI di Tanah Papua diharapkan ikut melakukan pengawasan terhadap pengawasan dana desa itu. Keterlibatan pendeta (pelayan/hamba Tuhan) melakukan pengawasan dinilai penting, namun pengawasannya tentunya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pendeta itu sendiri.

  “Di Biak Numfor ini sebagian besar adalah warga GKI, oleh karena itu kami telah meminta pada Pak Ketua Sinode supaya ikut membantu memberikan imbauan agar para pendeta yang ada di masing-masing Jemaat ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Ya, mungkin tidak sama dengan pengawasan yang dilakukan dengan lembaga lain, tapi setidaknya memberikan imbauan supaya dana desa itu digunakan dengan baik,” ujar Plt Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

  Sementara Ketua  BP AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Andrikus Mofu, S.Th, M.Th menilai langkah yang diambil oleh Plt. Bupati Biak Numfor itu tepat. Bahkan, ia berharap di kabupaten lainnya juga ikut melakukan hal yang sama dengan melibatkan pendeta atau hamba Tuhan ikut melakukan pengawasan, setidaknya melalui imbauan di berbagai kesempatan.

“Apa yang disampaikan Pak Plt. Bupati itu memang perlu, sebab di kampung-kampung pendeta sudah tahu semua keadaan,  sehingga juga bisa ikut melakukan pengawasan. Mungkin pengawasan seperti dengan tak henti-hentinya memberikan imbauan agar dana desa ini digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat di kampung itu sendiri,” pungkasnya.

  Di Kabupaten Biak Numfor sendiri, setiap kampung yang berjumlah 257 kampung tak hanya mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD), namun juga mendapatkan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) dan sejumlah lainnya. Diharapkan dengan sumber anggaran itu ke depannya pembangunan di kampung-kampung terus mengalami kemajuan.(itb/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *