Capai Lima Poin Kesepakatan

Kepala Bappeda Provinsi Papua memimpin penandatanganan hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD Provinsi Papua 2018 – 2023 di Hotel Aston Jayapura, Kamis (6/12) malam kemarin.(FOTO : GRATIANUS SILAS/CENDERAWASIH POS)

JAYAPURA- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad, mengaku bahwa terdapat 5 poin kesepakatan yang dicapai sebagai hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Papua 2018 – 2023.

Hal ini ia sampaikan khusus kepada Cenderawasih Pos usai menutup Musrenbang RPJMD Provinsi Papua 2018 – 2023 di Hotel Aston Jayapura, Kamis (6/12) malam kemarin. Diuraikannya bahwa poin pertama, sekaligus merupakan prioritas ialah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Bicara SDM, ada beberapa dimensi yang menjadi perhatian, yakni pendidikan, kesehatan, dan infratruktur dasar. Kita harus banahi pendidikan, maka akses dan kualitas pendidikan di sekolah yang digarisbawahi. Hal serupa pun berlaku di sektor kesehatan, serta bagaimana masyarakat dapat menjangkau pelayanan dengan cepat. Bukan hanya itu, sebab, bicara SDM, bicara pula soal infrastruktur dasar, air bersih, listrik, sampai dengan telekomunikasi yang dapat menunjang,” ungkap Muhammad Musa’ad kepada Cenderawasih Pos usai menutup Musrenbang RPJMD, Kamis (6/12) kemarin.

Kemudian, poin kedua ialah pengembangan ekonomi berbasir kerakyatan, yang mana sejatinya sudah mulai berjalan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis pangan lokal, terutama pengembangan potensi lokal yang sudah dimiliki, dalam hal ini sagu, kopi, dan ubi-ubian. “Artinya, apa yang menjadi bagian dari kita, yang ada di Papua, maka itulah yang kita kembangkan dan prioritaskan,” jelasnya lagi.

Ketiga, tidak lain merupakan tata kelola pemerintahan. Ini pun dinilai penting, sehingga tidak heran Pemerintah Provinsi Papua telah menerapkan e-Government, yang mana di dalamnya itu terhadap e-planning, e-budgeting, e-samsat, dan e-perizinan. “Kedepannya, kita akan  masukkan e-kepegawaian, e-pengadaan barang dan jasa, serta e-pendapatan,” terangnya.

Lalu, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi penting untuk dijamin. Terlebih, kata Musa’ad, Provinsi Papua yang akan menjadi tuan rumah PON pada 2020 mendatang harus mampu memberikan jaminan keamanan yang direalisasikan, baik bagi tamu, pejabat nasional, atlet, maupun masyarakat pada umumnya.  “Juga, Papua ini bagaikan Indonesia mini, di mana terdapat keberagaman suku, ras, dan agama, yang hidup saling berdamping dengan toleransi yang sangat baik. Dengan semangat satu kesatuan ini, maka dapat menjadi mozaik yang indah, yang menjadi harmoni kehidupan yang baik,” tambahnya.

Terakhir, konektivitas dijadikan salah satu poin penting, terlebih terhadap daerah-daerah perbatasan, tertinggal, terluar, dan tertentu. “Jadi, itu juga konsep yang kita kembangkan di daerah-daerah ini. Seperti halnya, daerah tertentu ini merupakan daerah-daerah yang rawan bencana maupun konflik. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita di 5 tahun kedepan,” paparnya.

Dengan hasil kesepakatan yang telah dicapai bersama, hal ini, sebut Musa’ad, bukan menjadi program Pemerintah Provinsi Papua semata. Sebaliknya, apa yang telah disepakati bersama ini dapat pula dikawal bersama-sama.

Demikian, yang dimaksudkan Musa’ad ialah, hasil kesepakatan Musrembang RPJMD 2018 – 2023 bukan semata-mata milik Pemprov Papua belaka. Sebaliknya, menjadi milik pemerintah di tingkat kabupaten/kota, serta pula milik Indonesia secara umum. Makanya, pemerintah pusat pun akan mengontrol realisasi rencana-rencana yang telah disepakati bersama, termasuk dengan pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Makanya saya sampaikan bahwa ibarat kita yang menabuh tifa, maka kita pula yang harus menari bersama-sama. Demikian, kala kita bersatu, perubahan besar akan terjadi pula di Papua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., juga memaparkan hal serupa saat membacakan sambutan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH., di mana pengembangan SDM menjadi tantangan utama sekaligus prioritas, disamping pula percepatan pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kontektivitas. (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *