Sikapi Putusan PTUN, Bupati Puncak Jaya Ajukan Banding  

Kuasa Hukum Bupati Puncak Jaya, Paskalis Letsoin SH. MH didampingi   Elieser I. Murafer,  SH saat memberikan keterangan pers, Rabu (5/12). (FOTO : Noel/Cepos)

JAYAPURA – Bupati  Puncak Jaya melalu kuasa hukumnya mengajukan banding atas  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Karena putusan tersebut belum  mengikat atau inkrah, maka   kepala kampung yang baru dilantik  diharapkan tetap  bisa melakukan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat.

   “Pada prinsipnya  kami tidak menerima putusan itu, tidak menerima pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dibuat dalam putusan itu. Oleh sebab itum, kami dari pengacara atau bupati Puncak Jaya itu tercatat pada   5 Desember  hari ini (kemarin.red) kami  mengajukan banding dengan nomor surat kepada PTUN di Makasar Nomor :35/g/2018/PTauN.JPR ,” ungkap kuasa hukum, Bupati Puncak Jaya, Paskalis Letsoin SH. MH didampingi kuasa hukum Elieser I. Murafer,  SH di Hotel Grand Abe, Rabu  (5/12) kemarin.

   “Jadi kami mau katakan kepada masyarakat kepada siapapun bahwa  ketika putusan ini kami menyatakan banding itu berarti bahwa putusan pengadilan tata usaha negara Jayapura itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap,” tegasnya.

  Jadi, lanjut Paskalis,   kalau Amar putusan  dikatakan  bahwa mengabulkan permohonan penundaan para penggugat terhadap status memerintahkan tergugat untuk menunda tugas dan juga lain sebagainya itu berarti bahwa putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

   “Jadi kepala kampung yang diangkat oleh Bupati berdasarkan SK 188 itu masih tetap sah dan mereka boleh melaksanakan tugas. Semoga masyarakat tidak salah menerima penjelasan sebelumnya oleh pengacara,  karena ketika dinyatakan banding berarti tidak ada kekuatannya hukum yang tetap,”ujarnya.

  Untuk itu, berkaitan dengan surat ini ia menghimbau kepada masyarakat agar bersabar dan mengikuti proses yang berjalan. Ia berharap dengan setelah berakhirnya persoalan pertikaian antara warga beberapa waktu lalu di Puncak diharapkan untuk tidak lagi dipancing hasil putusan PTUN karena masyarakat sudah berdamai dari kedua belah pihak.

  Seperti diketahui, sebelumnya  Pengadilan Umum Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura telah mengabulkan gugatan 125 kampung di Kabupaten Puncak Jaya dan memutuskan bupati Puncak Jaya telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung di wilayah tersebut.(oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *