2019, FKUB Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Miring

Para narasumber dalam Diskusi Refleksi Natal dan Pilpres yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Rabu (5/12), kemarin.(FOTO : Robert Mboik/ Cepos)

JAYAPURA-Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura menggelar refleksi akhir tahun menjelang Natal dan pemilihan presiden 2019. Sekretaris FKUB kota Jayapura, Abdul Kahar mengatakan kegiatan itu dilaksanakan sebagai upaya  untuk menjaga kerukunan dan nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat dan antar sesama umat beragama di kota Jayapura.

“Jayapura adalah miniatur Indonesia. Oleh sebab itu nilai-nilai kemajemukan itu harus kita pupuk dengan baik, dan kota Jayapura itu diharapkan sebagai kota yang beriman,” kata kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama kota Jayapura, Rabu (5/12), kemarin.

Untuk itu dia menegaskan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan harapan itu makah FKUB Kota Jayapura berkomitmen mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi antar umat beragama  di Papua.

Itu lanjut dia untuk menciptakan keamanan perlu ada kerjasama antar seluruh pihak dan stakeholder di tengah masyarakat kota Jayapura. Selain itu berkaitan dengan Pilpres 2019 nanti FKUB meminta masyarakat khususnya di Kota Jayapura tidak terprovokasi dengan isu-isu miring yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada.

Sementara itu asisten 1 setda Kota Jayapura Asisten Kota Jayapura, Evert N. Merauje, S. Sos. M.Si. mengatakan dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini semakin banyak permasalahan dan problematika kehidupan bermasyarakat akibat perkembangan yang semakin kompleks karena telah terjadi pergeseran baik global maupun regional. Yang pada akhirnya turut mempengaruhi dalam kehidupan bernegara. Hal ini tentu memerlukan pemecahan secara konsepsional dan tindakan konkrit. Dari seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, saat ini  nilai-nilai kehidupan, moral hukum, Iman dan sosial berindikasi bahwa ada yang tidak beres. Pemerintah tentu mempunyai kewenangan untuk memperbaikinya dan mengarahkan warga masyarakat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan ajaran agama.

“Kita harus menyadari bahwa Kota Jayapura sebagai kota majemuk. Maka isu SARA akan bergejolak apabila diantara kita tidak bisa menahan diri bahkan kurang subjektif dalam menerima atau meneruskan informasi-informasi. Karena itu hal terpenting yang kita lakukan adalah membangun kesadaran dibenak umat beragama tentang arti penting toleransi,” harapnya.(roy/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *