Pemda Biak Numfor Terapkan Sistem SP2D Online

Plt. Bupati Biak Numfor  Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd   dan Kepala Bank Papua Cabang Biak  Michael Kespo ketika menandatangani MoU penerapan implementasi aplikasi SP2D online atau Cash Management System (CMS), di Sasana Krida Kantor Bupati, Senin (3/12) kemarin..(FOTO : Fiktor/Cepos)

BIAK-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya yang mulai diimplementasikan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui implementasi aplikasi SP2D online atau Cash Management System (CMS).

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online merupakan perwujudan azas transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam penerapan CMS itu, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bekerja sama dengan Bank Papua, dan kerja sama itu ditindaklanjuti dalam pendatanganan Momerandum of  Undestanding (MoU) di Sasana Krida Kantor Bupati, Senin (3/12) kemarin

Plt. Bupati Biak Numfor  Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd mengungkapkan penggunaan sistem CMS  di Kasda Bank Papua akan mengakomodir laporan keuangan, khususnya lagi laporan yang terkait pemerintah  daerah supaya lebih transparan, efisien dan akuntabel. Dengan sistem itu, maka diharapkan ke depan pengelolaan keuangan daerah lebih baik dan transparan karena mudah dikontrol.

  “Ini adalah sebuah terbosan baru sebagai bentuk komitmen kami untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya reformasi pengelolaan keuangan daerah melalui sistem aplikasi terus tingkatkan. Dengan begitu maka sistem pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor lebih baik kedepan, trasparan, efisien dan akuntabel. Jadi semua transaksi akan terkontrol dan lebih efisien,” papar Plt Bupati Herry A Naap.

   Sementara itu Kepala Bank Papua Cabang Biak Michael Kespo sistem CMS ini merupakan perangkat lunak berbasis yang dibangun oleh Bank Papua untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal penatausahaan keuangan daerah secara transparan, efektif dan efisien.

  “Aplikasi CMS ini dapat meminimalisasi kesalahan. Dan dengan sistem ini maka pihak BPKAD tidak perlu lagi datang ke Bank Papua untuk melihat posisi keuangan pemerintah daerah, namun cukup ditempat saja langsung bisa melihat atau memonitor semua transaksi yang terjadi pada hari itu juga,” tandasnya.(itb/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *