Pembantaian 31 Pekerja di Nduga Masuk Pelanggaran HAM Berat

Hans/Cepos
Boy Markus Dawir

JAYAPURA-Legislator Papua, Boy Markus Dawir mengutuk keras pembantaian terhadap 31 pekerja yang terjadi di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yall, Kabupaten Nduga.

Menurut Boy dirinya sangat menyayangkan atas peristiwa pembunuhan terhadap para pekerja tersebut. Sebab banyak nyawa yang hilang dibunuh dengan cara yang sangat sadis.

Bahkan di tengah upaya mendukung proses percepatan pembangunan infrastuktur di Papua ini, tetapi justru dicoreng dengan tindakan yang tidak manusiawi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Sekarang saya minta kepada bapak Kapolda dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk seriusi terhadap masalah ini dan segera lakukan langkah hukum untuk memproses hukum bagi pelaku dengan cara apapun,”ungkap Boy ketika berhasil dihubungi via telepon selulernya, Selasa (4/12).

Kata Boy,kasus seperti ini bukan hanya pertama kali terjadi,tetapi kasus serupa juga pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Nduga yang mana ada penyekapan dan pemerkosaan terhadap guru dan tanaga kesehatan oleh KKB dan juga aksi penembakan terhadap aparat di pesawat.

Atas berbagai kasus ini sudah saatnya bapak Kapolda dan Pangdam harus segera membangun kantor Polres dan Kodim di sana.Kalau perlu tempatkan satu batalyon personel untuk ditugaskan di Kabupaten Nduga.

Tentu ini langkah yang harus dilakukan untuk memberikan jamaninan terhadap kelangsungan hidup semua warga negara Indonesia yang ada di sana. “Kabupaten Nduga ini adalah bagian dari NKRI dan harus diperkuat keamanan dalam menjaga ketertiban di daerah tersebut,” tegasnya.

“Ini tidak bisa disikapi main-main lagi,karena banyak warga yang menjadi korban disana baik dikalangan sipil maupun di kalangan TNI-Polri. Pembunuhan terhadap 31 orang pekerja ini tentu sudah sangat luar biasa dan tidak manusiawi,”tutur Boy.

Boy yang membidang Komisi IV di DPR Papua ini menilai,semua orang di Papua ini berhak menjaga keutuhan di NKRI ini.Sehingga siapapun kelompok yang saat ini berseberangan dengan idiologi,tetapi tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum.

“Ini tentu sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat dan bukan pelanggaran HAM ringan lagi.Sehingga sikap kita di DPR Papua saat ini akan melaporkan kejadian ini ke pimpinan dewan,”terang Boy.

Boy kini juga mendesak agar pimpinan Dewan DPR Papua harus berbicara soal hal ini dan tidak bisa diam.Karena ini menyangkut warga Negara Indonesia yang hidup di tanah Papua.

“Jadi jangan kita beda-bedakan soal warga Negara di Papua ini.Jangan nantinya warga asli Papua yang di tindak oleh aparat baru pimpinan dewan berbicara keras dan anggota di DPR Papua ini ributnya luar biasa.Tetapi ketika ada suatu korban yang berjatuhan seperti ini tidak ada satupun stetmen politik yang dikeluarkan oleh anggota DPR Papua saat ini,”tegas Boy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *