KPA Khawatir Kembali Meningkatnya Angka HIV di Papua

Sekretaris KPA Papua, Constant Karma, saat menjadi pemateri dalam Seminar Nasional yang diinisiasi BkkbN dalam rangka menyambut Hari Aids Sedunia yang digelar di Hotel Horison Jayapura, Kamis (22/11) kemarin.(FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA- Penerapan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua (KPA Papua) sudah cukup lama berjalan dan mendapat asistensi dari lembaga internasional. Dulu, terdapat 21 lembaga internasional yang membantu KPA Provinsi Papua, namun kini tinggal menyisakan 2 lembaga internasional saja, yakni Linkages dan Global Fund.

Oleh sebab itu, KPA Papua sedikit khawatir hal ini dapat mempengaruhi meningkatnya kembali angka kasus HIV di Papua. Sebab, terjadi perubahan signifikan dari sektor penganggaran yang dapat pula mempengaruhi penerapan program terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Papua.

“Artinya, anggaran kami yang dulunya dari 21 lembaga ini sudah tidak ada, sebaliknya tinggal menyisakan 2 lembaga saja.  Untuk itu di APBD jangan sampai dipangkas lagi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebab kalau anggaran berkurang lagi, ditambah lembaga donor yang sisa 2 lembaga saja, maka akan mempengaruhi jalannya program KPA. Kalau program tidak berjalan, dikhawatirkan kasus HIV bisa kembali meningkat,” ungkap Sekretaris KPA Papua, Constant Karma, kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (1/12) lalu.

Ditanya penyebab sebagian besar lembaga donor internasional mencabut bantuannya dari Papua, menurut  Karma hal itu sepenuhnya merupakan keputusan negara dan lembaga donor memiliki alasan tersendiri.

“Bisa saja karena kasus HIV dan tingkat prevelensi kita yang terus menurun. Artinya, kita sudah tidak lagi berada di level yang mengkhawatirkan soal penyebaran HIV-AIDS, sehingga lembaga donor memberikan bantuan ke negara atau daerah lain dengan kasus HIV-AIDS yang jauh lebih mengkhawatirkan,” tambahnya.

  Karma pun menilai bahwa KPA Nasional yang bernaung di bawah Kementerian Kesehatan sudah tidak efektif lagi bekerja. Ini juga bisa mempengaruhi program-program kerja KPA dan berdampak pada pengingkatan kasus HIV, sebab, KPA pada dasarnya bukan hanya bersifat medis, tapi juga non-medis.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, KPA Nasional tidak lagi di bawah Menko Kesra, tapi Kemenkes. Setelah pindah di bawah naungan Kemenkes kinerjanya tidak efektif. Yang perlu dipahami, KPA ini bersifat medis dan non medis. Saya lebih setuju kalau untuk bidang medis menyangkut layanan kesehatan diurus Kemenkes, seperti yang telah berjalan saat ini. Tetapi, sebaliknya, perihal non medis, seperti halnya sosialisasi bahaya HIV-AIDS sampai dengan koordinasi antar kelembagaan di luar Kemenkes, misalnya masuk Menko Kesra,” terangnya. (gr/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *