Keributan di Abepura, 3 Orang Jadi Tersangka

AKBP. Gustav R Urbinas

AKBP. Gustav R Urbinas (FOTO : Elfira/Cepos)

*Pembuat Isu Pembayaran Ganti Rugi Tanah Diburu Polisi

JAYAPURA-Keributan yang terjadi di Abepura pasca pembubaran warga di halaman kantor Pos Abepura, Kamis (29/11) masih ditangani aparat Kepolisian.

Terkait keributan yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas di kantor Pos Abepura dan satu unit taksi, polisi telah menetapkan tiga orang tersangka. Tiga tersangka yaitu TE (53) VE (21) dan ID (34). Ketiga tersangka diamankan polisi dalam kondisi mabuk berat akibat mengonsumsi minuman keras.

Kapolres Jayapura Kota, AKBP. Gustav R Urbinas didampingi Kasubag Humas Polres Jayapura Kota, Iptu Jahja Rumra mengatakan, ketiga tersangka akan dijerat Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

“Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang,” jelasnya kepada wartawan di Mapolres Jayapura Kota, Jumat (30/11).

Dikatakan, aksi masyarakat di kantor Pos Abepura sebenarnya merupakan hal yang normatif. Namun sayangnya terjadi aksi anarkis akibat banyaknya warga yang dipengaruhi Miras sehingga menimbulkan banyak sikap-sikap spontanitas yang memancing emosi, termasuk sikap untuk melawan tugas kepolisian gabungan.

Selain memproses kasus pengrusakan, Polres Jayapura Kota menurut Gustav Urbinas, menelusuri oknum-oknum yang membuang isu bahwa Kamis (29/11) merupakan hari pembayaran ganti rugi terhadap lokasi tanah kantor Pos Abepura. Kabar bohong tersebut menurutnya yang membuat banyak oknum-oknum yang datang memenuhi Kantor Pos Abepura. “Kita akan telusuri siapa yang membuat  hoax sehingga ada semangat untuk berkumpul saat itu,   semangat untuk mau dibayar,” tegasnya.

Terkait persoalan ini, Gustav Urbinas meminta untuk lebih berkepala dingin dalam menyelesaikan persoalan ini. Iya bahkan menyarankan agar kelompok tertentu segera mangajukan gugatan, sebab hanya itu langkahnya. Karena lembaga Kantor Pos menurutnya tidak mudah mengeluarkan uang dan harus memiliki dasar hukum. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *