Izin Lingkungan Freeport Rampung

RAPAT TERBATAS: Suasana rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (29/11). Rapat terbatas ini membahas percepatan divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia. (FOTO : Sekretariat Presiden for Cepos)

JAKARTA-Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) mengalami progress yang signifikan. Di mana pemerintah pusat telah merampungkan persyaratan sektor lingkungan, terkait pembuatan roadmap (peta jalan) pengelolaan limbah dan lingkungan.

Hal itu disampaikan langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (29/11). “Sudah selesai, tadi sudah saya laporin bapak (presiden), kalau saya sudah lapor presiden ya sudah berarti,” ujarnya kepada wartawan.

Roadmap yang dipersiapkan, kata dia, hanya sampai tahun 2024. Sebab, dia ingin agar strateginya disusun bertahap. ”Karena dia banyak yang mesti diselesaikan kan, bagaimana menurunkan tailingnya (limbah sisa pengerusan dan pemisahan) itu bisa keliatan di sini,” kata Siti. Namun secara prinsip, dia ingin setiap tahunnya ada pengurangan limbah atau tailing yang berasal dari kegiatan produksi.

Dengan selesainya peta jalan pengelolaan limbah, maka rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang ditujukan kepada PT. Freeport Indonesia sudah hampir tuntas. Sisanya tinggal menunggu rekomendasi Gubernur Papua menyangkut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Menteri asal Partai NasDem itu berharap, IPPKH tersebut bisa segera dikeluarkan. Sebab, dengan terbitnya IPPKH, pihak PT. Inalum tinggal membayar biaya divestasi 51% saham PTFI. Sehingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dapat menerbitkan IUPK, sekaligus menandakan Indonesia resmi menguasasi perusahaan tambang emas tersebut.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan pihaknya akan segera menyelesaikan rekomendasi untuk memuluskan IPPKH guna penerbitan IUPK. “Ada rekomendasinya memang kami yang keluarkan. Nanti kami akan buat surat untuk kasih ke Ibu Siti (Menteri LHK). Sebentar saya mau tandatangan, selesai,” tegas dia.

Pada kesempatan itu, Gubernur Lukas Enembe juga meluruskan terkait isu yang menyebut dirinya tidak sepakat dengan skema pembagian saham. Menurutnya, pihaknya hanya menolak nama PT. Indocoperr Investama (PII) sebagai perusahaan yang bersama BUMD mengelola 26 persen saham nantinya.

“Ini (PII) kan dulu miliknya Aburizal (bakrie), kemudian dibeli kembali oleh Freeport,” ujarnya. Terkait jalan keluarnya, Lukas menyebut masih akan ada pembicaraan lanjutan untuk menyiapkan nama baru.

Dia juga mengingatkan, sebagaimana arahan Presiden, untuk hati-hati dalam menentukan hak Pemda Papua dalam proses divestasi PTFI. “Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Itu jelas,” tuturnya.

Dalam forum tersebut, Enembe sendiri menyampaikan agar terkait dengan kepemilikan 10 persen saham divestasi PT Freeport ini, sekiranya yang diharapkan dan diinginkan pemerintah dan rakyat di Papua, ialah proses sesuai dengan kesepakatan awal.

“Kita juga mendorong agar hak-hak orang Papua dari 10 persen itu diperhatikan. Demikian, Presiden bicara dengan ikhlas, yang mana Presiden betul-betul paham, jadi kita tidak usah ragukan,” sebutnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo  berharap agar proses divestasi saham PTFI bisa segera dituntaskan. Mantan Wali Kota Solo itu berharap agar transaksi itu bisa rampung akhir tahun ini dan. “Divestasi adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan ibu pertiwi,” ujarnya. (far/gr/nat/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *