BTM: OPD Harus Kencangkan Ikat Pinggang

PENYERAHAN MATERI_Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM., saat menyerahkan materi RAPBD TA 2019 ke Ketua DPRD Kota Jaypura Abisai Rollo, SH., dalam pembukaan sidang paripurna masa sidang DPRD Kota Jayapura, Kamis (29/11) kemarin.(FOTO : Priyadi/Cepos)

JAYAPURA-Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano mengaku akan  memangkas sejumlah biaya atau anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk  menghemat anggaran di setiap OPD di Kota Jayapura Hal itu disampaikan BTM usai mengikuti rapat penetapan APBD 2019 di Kantor DPRD Kota Jayapura, Kamis (29/11), kemarin.

  “Saya minta supaya kita kencangkan ikat pinggang dalam menggunakan anggaran ini dan harus berbasis kinerja,” ungkap Wali Kota BTM saat sidang pembukaan Pembahasan RAPBD Tahun 2019 di Kantor DPRD Kota Jayapura, Kamis (29/11).

   Menurut BTM, saat ini  masih terjadi kehancuran dalam penggunaan anggaran, karena tidak seimbang antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.  Dimana untuk belanja langsung 47 persen  dan belanja tidak langsung 52%. Ini berbanding terbalik, karena banyak sekali biaya yang dipakai untuk pendidikan untuk penyelenggaraan Pemilu, bantuan dana hibah, dana sosial dan dana yang disalurkan ke kampung yang cukup besar dari APBD.

  “Untuk itu, saya harus memangkas beberapa anggaran pemerintah kota. Pimpinan-pimpinan  OPD harus saya pangkas 15% dan tunjangan kinerja di 8 OPD  yang mereka terima sebagai beban kerja saya hapuskan, saya hilangkan,” kata BTM.

  Selain itu lanjut dia, kedepan untuk pembagian dana DAU dan dana lainnya untuk setiap OPD akan diberikan sesuai dengan prestasi kerja di setiap OPD yang ada. Dana tersebut tidak lagi dibagi habis jika setiap OPD tidak  berbasis kinerja.

  “Misalnya dana DAU berikutnya kita mungkin tak lagi kita berikan asal bagi-bagi habis. Kita lihat di mana yang berbasis kinerja itu yang kita kasih kalau  yang tidak berbasis pada kinerja untuk apa kita kasih,” tuturnya.

  Sementara itu dari pidato  pengantar nota keuangan APBD dan Raperda APBD Tahun 2019, Wali Kota mengunkpakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Jayapura Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp 1.348.936.226.125. Jumlah ini bertambah sebesar Rp 28.011.142.125 atau naik 2,12 persen dari APBD Induk TA 2018 sebesar Rp 1.320.925.123.280.Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dianggarkan sebesar Rp 32.544.085.309.

    Dengan demikian, dana tersedia untuk diafektasi dalam belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran TA 2019 dianggarkan sebesar Rp 1.381.480.351.434. “Total dana APBD TA 2019 yang tersedia sebesar Rp 1.381.480.351.434 terafektasi dalam belanja daerah pada APBD tahun 2019, yakni, belanja tidak langsung sebesar Rp 720.353.449.809 atau naik sebesar 6,25 persen dari APBD Induk TA 2018 sebesar Rp 667.990.414.598. Kemudian belanja langsung sebesar Rp 649.126.901.625. atau naik sebesar 2, 88 persen dari APBD Induk TA 2018 sebesar Rp 630.934.708.682,’’ungkap BTM.

   Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, SH, dalam sambutannya mengatakan, dalam pembahasan RAPBD TA 2019 diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan di Kota Jayapura. Nantinya jika Raperda APBD disahkan, harus bisa membuat program kegiatan yang pro dengan masyarakat Kota Jayapura dan sesuai aturan yang berlaku.(roy/dil/tri)

    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *