Dipasang di Area Terlarang, 150 APK Caleg Dibongkar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura (Satpol-PP) saat mentertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang berlangsung, pada Selasa (27/11). (FOTO : Takim/Cepos)

JAYAPURA- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Jayapura dibantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura (Satpol-PP) menertibkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dari para  calon anggota legislatif (Caleg) peserta Pemilu Legislatif  2019 yang terpasang di area terlarang.

  Total APK yang ditertibkan  berjumlah 150, yang terdiri dari 93 baliho dan 57 bendera partai. Penertiban dilakukan sepanjang jalan protokol  Kota Jayapura dimulai dari Waena hingga Dok IX, Selasa (27/11) kemarin.

  Ketua Panwaslu Kota Jayapura, Rinto Pakpahan, SH mengungkapkan, penertiban itu dilakukan karena banyak pemasangan baliho Caleg di tempat di area terlarang. Sementara tempat untuk menempatkan alat peraga kampamye tersebut sudah ditentukan tempatnya. Yakni, untuk di Abepura  Lapangan Trikora, di Jayapura Selatan di PTC, dan Jayapura Utara di depan Mandala, dan di Muara Tami di Pasar Koya.

  “Mulai dari batas kota, Muara Tami sampai di Dok 2, seluruh alat peraga kampanye yang tidak sesuai penempatannya ditertibkan.”kata Ketua Panwaslu Kota Jayapura, Rinto Pakpahan, SH kepada Cenderawasih Pos di sela penertiban alat peraga kampanye, Selasa (27/11).

  “Jadi yang tidak diperbolehkan adalah di sepanjang jalan utama, sementara untuk ukuran memang belum jadi permasalahan,”lanjutnya.

  Dari penertiban APK ini, diakui ada beberapa caleg yang komplain. Namun hal itu, dianggap  yang biasa. Sebab,  penertiban ini dilakuan bagi  yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan untuk zonasi peraga kampanye tersebut. Bagi yang melanggar,  tetap tidak diperbolehkan  dan tetap akan diturunkan.

  “Contohnya tadi di Entrop, karena bukan di tempat yang ditentukan maka dengan tegas Satpol PP tetap menurunkan atribut tersebut,”imbuhnya.

   Sementara terkait  penertiban atribut yang dipasang di tempat umum seperti taksi, pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, karena mereka yang mempunyai wewenang untuk menegur dan menertibkannya.

  “Mereka yang berwenang terkait trayek taksi ini, untuk menjelaskan bahwa ini (taksi) fasilitas umum dan dilarang untuk dipasang atribut kampanye,”tuturnya.

   Ditambahkan bagi  yang memasang kembali APK di sepanjang jalan utama, maka pihaknya dengan tegas akan memberikan sanksi administratif terhadap yang bersangkutan, dan menyurat ke partai, untuk menertibkan APK yang melangar lokasi pemasangan atribut kampanye  yang telah ditetapkan.(kim/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *