Gubernur pun Dibuat Tak Berdaya

Gratianus Silas/Cepos
Para demonstran yang merupakan eks karyawan PT Freeport Indonesia yang di-PHK secara sepihak (Furlough) kala menyambangi Kantor Gubernur Papua, Senin (26/11) siang kemarin

JAYAPURA- Kurang lebih 100 orang yang notabene merupakan eks karyawan PT Freeport Indonesia yang di-PHK kembali melakukan aksi demo. Setelah melakukan orasi di Abepura, mereka menyambangi Kantor Gubernur Papua, Senin (26/11) siang kemarin.

Tujuannya tidak lain untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka yang diberhentikan secara sepihak oleh PTFI. Mereka juga mempertanyakan sikap dan ketegasan Gubernur Papua terhadap PTFI yang memberhentikan mereka.
Seperti diketahui, aksi demonstrasi persoalan Furlough dari pada eks karyawan PTFI ini bukan pertama kalinya dilakukan. Sebaliknya, aksi serupa pun sebelumnya pernah dilakukan di DPR Papua sebagai lembaga penerima aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Gubernur Papua.

Namun, hingga kini, kejelasan akan nasib eks karyawan PTFI yang di-Furlough ini masih dipertanyakan. Hal inilah yang kemudian dinilai bahwa gubernur sekalipun dibuat tidak berdaya oleh PTFI dalam persoalan tersebut.

“Untuk respon gubernur, waktu itu, beliau pernah mengeluarkan statemen di media, yang mana terkait dengan 8.300 pekerja yang melakukan aksi mogok kerja ini, PTFI harus segera menerima kembali untuk bekerja. Namun, kami melihat bahwa statemen yang dikeluarkan gubernur ini tidak sedikitpun diindahkan PTFI, sehingga nasib kami ini terkatung-katung seperti sekarang ini,” ungkap Koordinator Mogok Kerja (Moker) PTFI Se-Papua, Yosephus Talakua, eksklusif kepada Cenderawasih Pos di sela-sela ia melakukan orasi di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (26/11) lalu.

Setelah tiga jam lebih melakukan orasi, yakni mulai pukul 11.35 WIT siang, aspirasi demonstran baru diterima pejabat Pemprov, dalam hal ini Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Drs. Yan Piet Rawar, pada pukul 14.35 WIT sore.

“Saya mohon maaf, sebab, kami tengah membahas masalah Freeport dengan Gubernur Papua di Gedung Negara. Ketika mendengar informasi adik-adik sekalian tengah berada di sini (Kantor Gubernur), sehingga saya diperintahkan Gubernur Papua untuk menerima aspirasi di sini,”ungkapnya.

Lnjut Wakerkwa, persoalan PTFI merupakan persoalan pula bagi Pemprov Papua. Dalam hal ini, tindakan yang diperbuat PTFI dengan memberhentikan secara sepihak eks karyawannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua, terlebih dalam menyelesaikannya.

“Oleh sebab itu, aspirasi ini saya terima dan serahkan langsung ke Kepala Dinas Tenaga Kerja. Kemudian, Kepala Dinas Tenaga Kerja akan mengonsep surat yang nantinya akan ditandatangani Gubernur Papua untuk disampaikan ke PTFI agar mereka menerima kembali adik-adik sekalian untuk bekerja,”tuturnya.

Menurutnya, sebagai orang Papua, eks karyawan PTFI ini memiliki hak dalam menuntut agar mereka diterima kembali sebagai pekerja. “Tuhan pun tahu bahwa ini kampung, gunung, dan halaman kami. Oleh sebab itu, melalui surat yang ditandatangani gubernur ini akan memerintahkan PTFI untuk menerima atau mengaktifkan kembali eks karyawan yang di-Furlough PTFI beberapa waktu lalu,” pungkasya.

Sementara itu, Vice Presiden Corporate Communication (Corcom) PTFI, Riza Pratama dalam pernyataannya kepada Cenderawasih Pos sebelumnya, mempersilahkan mantan karyawan PTFI yang masih merasa tidak puas dan merasa tidak adil atas keputusan Perusahaan terkait masalah ketenagakerjaan ini, untuk menempuh jalur hukum yang berlaku sah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Keadilan kita temui di meja hukum yang jujur, adil dan transparan. Inilah jalan yang terbaik. PTFI senantiasa menaati keputusan hukum yang telah mengikat siapapun juga! Tidak ada satu orangpun atau satu lembagapun yang kebal hukum di Negara ini! Keputusan Hukum samasekali tidak mengurangi tali silaturahmi kita bersama. Kita masih tetap bersaudara, kapanpun dan dimanapun kita berada!’ungkapnya. (gr/kim/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *