Desember, BKN Blokir Data 146 ASN

Drs.  Paulus Dwi Laksono Harjono, MAP( FOTO : Takim/Cepos)

JAYAPURA-Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memblokir data base 146 ASN (Aparatur Sipil Negara) di Provinsi Papua yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi (Tipikor).

Pemblokiran data base ini menurut Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Drs.  Paulus Dwi Laksono Harjono, MAP., dilakukan lantaran belum ada respon dari pihak terkait dalam hal ini 29 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua terkait surat yang dilayangkan oleh BKN Jayapura untuk menyerahkan nama-nama ASN yang pernah tersangkut kasus Tipikor yang dibuktikan dengan foto copi surat putusan dari Pengadilan.

Paulus mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu hingga Desember 2018 kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan konfirmasi ke BKN sebelum pihaknya melakukan pemblokiran.

“Akhir tahun ini, Kemendagri dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan turun langsung guna untuk menindak para ASN yang tersangkut kasus pidana koruptor ke setiap kabupaten dan kota di Papua. Sebab Kemendagri dan KPK sudah mengantongi nama-nama ASN yang tersangkut kasus kosupsi,” ungkapnya saat dihubungi Cenderawasih Pos via ponselnya, Senin (26/11).

Pemblokiran ini menurut Paulus merupakan langkah awal agar ASN yang tersangkut kasus korupsi dan sudah memiliki putusan hukum, segera dipecat secara tidak hormat.

Pemblokiran ini juga dilakukan untuk membatasi ruang gerak ASN tersebut. Sebab jika tidak diblokir, maka ASN yang bersangkutan akan tetap menerima tunjangan hingga kenaikan pangkat dari pemerintah. “Untuk itu, dengan tegas kami akan melakukan upaya untuk melakukan pemblokiran saja,” tegasnya.

Ditambahkan, dengan adanya pemblokiran database maka oknum ASN yang terbukti terjerat kasus kosupsi akan sulit untuk mendapatkan rekomendasi naik jabatan. Selain itu, pegawai yang bersangkutan akan kesulitan untuk menerima kenaikan gaji secara berkala yang biasanya didapatkan oleh ASN baik di daerah maupun pusat.

“Sebetulnya pemblokiran ini bagian dari pemecatan secara tidak hormat. Artinya hak, tunjangan dan lain-lain yang sebelumnya didapat setiap ASN, dengan adanya pemblokiran, dipastikan ada lagi,” tambahnya.

Paulus berharap Pengadilan Tipikor Jayapura untuk membantu dalam proses ini jika setiap bupati maupun wali kota ingin meminta salinan putusan terdakwa ASN yang terlibat kasus korupsi.

“Karena jika ingin mengantongi nama-nama ASN tersebut setiap kepala daerah yakni bupati maupun wali kota wajib mencantumkan copian putusan dari pihak Pengadilan, supaya tidak ada kesalahan dalam menginput para ASN tersebut,” tutupnya.(kim/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *