30 Pejabat Pemkab Jayawijaya Tidak Bisa Laporkan Harta Kekayaan

Denny/ Cepos
Kepala Inspektorat Jayawijaya Eddi Subiyanto

Akibat Jaringan Internet yang Buruk

WAMENA–Sebanyak 30 dari 173 pejabat di lingkungan Pemkab Jayawijaya belum melakukan registrasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) lantaran jaringan internet yang buruk di Wamena.

Kepala Inspektorat Jayawijaya Eddi Subiyanto mengakui, 173 pejabat yang terdiri dari eselon II, III, IV serta kelompok kerja ULP dan auditor Inspektorat Jayawijaya wajib laporkan LHKPN.

“Sampai hari ini yang sudah lengkap berkasnya dan sudah ada tanda terima dari KPK sekitar 30 laporan, yang lainnya sudah registrasi semua, sisa 30 lagi yang belum registrasi karena buruknya jaringan internet,” ungkapnya , Sabtu (24/11).

Menurutnya, sejauh ini, pemahaman para wajib LHKPN sudah sangat baik, mengingat telah dilakukan beberapa kali sosialisasi baik oleh KPK maupun Inspektorat sendiri terkait LHKPN berbasis online, namun kendala yang ada di Wamena ini terkait penyedia layanan internet yang tidak memungkinkan.

“Pada prinsipnya sudah paham dan semua sudah membuat email dan registrasi, yang belum lengkap itu karena masalah jaringan saja. Jaringan ini kadang-kadang bagus kadang tidak, sehingga itu yang jadi faktor utama,” tegas Eddy.

Dalam membutan LHKPN berbasis online ini, kata Eddy, di setiap OPD telah memiliki admin untuk mempermudah registrasi. Selain itu, LHKPN juga tidak hanya harus diisi di Wamena, namun jika pejabat yang bersangkutan sedang tugas luar di tempat yang kualitas jaringannya bagus, bisa langsung melaporkan.

“Batas waktunya sebenarnya Maret kemarin, tapi karena LHKPN yang online baru tahun ini sehingga diperpanjang, yang penting tidak lewat Tahun 2018 ini,”katanya.

Ia memastikan, Jayawijaya sendiri termasuk kabupaten dengan jumlah wajib LHKPN yang cukup banyak  di banding kabupaten lain yang kebanyakan hanya mewajibkan pejabat eselon II. Kalau Jayawijaya 173 wajib LHKPN ini termasuk banyak, kalau kabupaten lain kebanyakan hanya eselon II makanya sedikit.

Wajib LHKPN merupakan ketentuan pusat, yang  juga diatur dalam peraturan Bupati Jayawijaya sehingga untuk pejabat di lingkungan Pemkab Jayawijaya wajib melaporkan LHKPNnya kepada negara.(jo/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *