Fasilitas Umum Tak Boleh Dipakai Kampanye

Tampak salah satu caleg di Kota Jayapura yang memanfaatkan angkutan umum untuk berkampanye di Expo, Waena,, Rabu, (21/11) lalu. (FOTO : Noel/Cepos)

JAYAPURA – Mobil Angkutan Umum Masyarakat digunakan beberapa calon legislatif (Caleg) Kota Jayapura untuk mengkampanyekan dirinya dengan membayar sopir angkot Rp. 200.000. Hal ini diungkapkan salah satu, sopir taksi jurusan A1, Udin, di Expo Waena, Rabu, (21/11) ia mengakui, bahwa  dirinya dan sopir lainya ditawar untuk memasang baliho salah satu calon dan pemasangan ini juga, diakuinya dilakukan karena tidak ada larangan dari Pemkot.

“Karena ini sudah dua minggu tapi belum dicabut gambarnya oleh dinas perhubungan,” kata nya.  Ia mengaku dinas perhubungan sebelumnya pernah mencabut gambar caleg di belakang kaca mobil angkot.  “Dinas perhubungan dulu boleh perna larang kami, tapi sekarang macamnya sudah tidak, Ya kalau mau  dicopot oleh Dinas Perhubungan pasti kita copot tapi selama ini tidak ada jadi kita biarkan, karena kita dibayar Rp. 200.000,” sautnya

Sementara itu di tempat terpisah Kepala Dinas Perubungan Kota Jayapura, Sefnat Kambuaya menegaskan bahwa pemerintah tidak perna memberikan izin untuk pemasangam iklan di kaca mobil, karena mobil angkot bertujuan untuk mengakut penumpang bukan untuk alat kampanye.

“Soal itu, (Pemasangan Iklan Di baliho Partai di Mobil) Tidak ada izin dari kami, kami akan menyurati ke sopir – sopir  taksi angkot ini bukan alat kampanye,” tegas Kadis.

Ia mengaku terkait hal ini akan dirinya koordinasikan kepada Wali Kota Jayapura, untuk disepakati penegasannya.  “Akan kita buat surat untuk di pasang dalam taksi – taksi, kita juga belum ambil tidakan, juga  nanti kami sampaikan Kesbangpol untuk menghimbau kepada KPU, karena mereka yang punya rana sedangkan untuk taksi taksi kita akan tertipkan,” tegasnya.

Sementara itu  Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, Niko Tunjanan, S.S kepada Cenderawasih Pos, Jumat (23/11) kemarin mengatakan Bawaslu Provinsi Papua menemukan mobil pelat kuning yang ada di Kota Jayapura dijadikan sebagai alat kampanye dengan menempel stiker pada kendaraan umum yang berpelatkan kuning.

“Dalam  PKPU dengan jelas  dikatakan bahwa tidak boleh menggunakan sarana fasilitas umum untuk menempel atau  mengkampanyekan diri,” tegas Niko.

Sehingga itu lanjut Niko, dirinya mengingatkan kepada seluruh peserta Pemilu DPR, DPD maupun tim sukses dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mematuhi aturan tersebut dan segera membersihkan alat peraga yang ada di mobil-mobil  yang berpelat kuning, dengan begitu setiap ketentuan yang ditentukan  tidak menjadi masalah. Dalam penertiban alat peraga, Bawaslu kata Niko akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota maupun Provinsi Papua untuk  menertibkan alat-alat peraga tersebut. (oel/fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *