Pemerintah Pusat Dinilai Ingkar Janji

Terkait Divestasi 10 Persen Saham PT. Freeport Indonesia

JAYAPURA-Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., mengonfirmasi bahwa PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyodorkan proposal menyangkut perubahan dimana adanya kesepakatan pembentukan BUMD  dengan nama PT. Indocopper Investama, yang mana tidak dibentuk Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Mimika, dalam kaitannya dengan divestasi kepemilikan 10 persen saham PT Freeport.

Hal ini ia sampaikan usai melakukan pertemuan selama satu jam penuh bersama Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan PT. Inalum di Timika, Rabu (22/11).

Pertemuan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari pada pertemuan yang dilakukan di Jakarta, 12 November lalu.

“Saya tadi tahu bahwa disodorkannya proposal menyangkut perubahan dimana tidak sesuai dengan kesepakatan kita awalnya dengan Menteri Keuangan. Artinya, kalau mau membuat BUMD harus kita bahas. beri nama, dan sepakati bersama, sehingga itulah yang kemudian disebut perusahaan daerah (BUMD),” ungkap Lukas Enembe, SIP., MH., Kamis (22/11) kemarin.

Menurut Gubernur Lukas Enembe, pemerintah daerah telah membentuk BUMD dan telah pula diberi nama, serta disetujui bersama, termasuk oleh DPR Papua. Untuk itu, BUMD yang sudah disepakati ini tidak bisa diubah secara tiba-tiba.

“Nah, hal inilah yang terjadi, dimana PT. Inalum membawa proposal pembentukan BUMD dengan nama PT. Indocopper Investama. Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26 persen milik PT Inalum, 10 persen saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa,” tambahnya.

Terkait hal ini, Gubernur Enembe meminta pembentukan perusahaan BUMD ini harus dibahas kembali. “Apabila, PT. Inalum keberatan dengan kesepakatan sebelumnnya, seharusnya disampaikan sejak awal, sehingga Pemprov Papua bisa mencari investor lain untuk divestasi saham PT. Freeport ini,” jelasnya lagi.

Secara terpisah, Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan antar Lembaga Holding Industri Pertambangan Inalum, Rendi Witular mengaku bahwa bahwa proses menyangkut saham ini masih dalam tahapan berproses.

Dengan waktu yang terbatas dan proses yang kompleks tentunya tidak sinkron. Alhasil, senada dengan pernyataan Gubernur, PT. Inalum merasa bahwa menyangkut persoalan saham ini, pertemuan perlu kembali dilakukan, sehingga penjelasan menyeluruh terkait dengan skema kepemilikan saham Pemda ini bisa jelas.

“Tidak ada niat membohong-bohongi. Yang jelas, niat baik kami ini, memberikan 10 persen saham itu. Nanti pada akhirnya akan menguntungkan rakyat Papua. Jadi, kita perlu duduk bersama kembali supaya kita bisa jelaskan secara menyeluruh terkait dengan skema kepemilikan saham Pemda ini,” jelasnya.

Berdasarkan hitung-hitungan PT. Inalum, setelah 2023, Pemda Papua bisa mendapatkan dana hingga mencapai USD 200 juta. Itu belum ditambah lagi dengan 6 persen dari laba bersih PT Freeport yang akan dialokasikan kepada Pemda Papua.

“Ini memang suatu proses. Memang perlu penjelasan lebih detail dari pihak kami sehingga tidak salah paham. Penjelasannya waktu pertemuan itu memang singkat, sehingga kita tidak bisa memberikan penjelasan yang lengkap,” tuturnya.

Wintular mengajak semua pihak untuk tidak terlalu berpolemik dengan persoalan ini. Sebaliknya, melihat jauh kedepan akan potensi yang akan didapatkan Pemda Papua dari kepemilikan 10 persen saham PT Freeport. (gr/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *