Untuk Pendataan OAP, Dinsosdukcapil dan MRP Cari Format Baku

Dr. Ribka Haluk (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA- Berkaitan dengan kebijakan Gubernur Papua soal KTP Orang Asli Papua (KTP OAP), Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk, menyebutkan bahwa secara kelembagaan, Dinsosdukcapil Provinsi Papua telah melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Kami telah melakukan pertemuan dengan MRP, yang sementara kami tengah mencari format yang baku dari istilah KTP. Memang harus ada format lain dari istilah KTP. Sebab, dikhawatirkan jika menggunakan istilah KTP ini akan berbeturan, sehingga kami masih mencari formulasi,” ungkap Dr. Ribka Haluk kepada wartawan, Senin (19/11) lalu.

Sehubungan dengan hal itu, data sementara yang telah dimiliki Dinsosdukcapil di dapat dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua, yang diadopsi dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

“Sementara ini telah berjalan, di mana data yang kami dapat ini sudah dibersihkan dari data SIAK. Jadi, kami tidak menggunakan data pelayanan, melainkan data yang sudah dibersihkan oleh Dukcapil pusat,” jelasnya.

Kadinsosdukcapil Haluk menerangkan bahwa untuk pendataan, sifatnya sangat relatif.  Jumlah OAP dapat berubah setiap detik, dalam hal ini bertambah maupun berkurang.

Lebih jauh, terjadi pertambahan data diakibatkan adanya kelahiran dan perpindahan OAP masuk ke Papua. Sebaliknya, pengurangan data terjadi karena adanya penduduk OAP yang meninggal, serta terjadi perpindahan OAP keluar Papua.

“Jadi, setiap menitnya itu ada pergeseran grafik.  Dapat bertambah dan berkurang. Sementara untuk jumlah sementara, data yang ada pada kami itu sudah disiapkan di website, sehingga bisa dicek di situ,” terangnya.

Secara terpisah, Ketua MRP, Timotius Murib, menambahkan,  mimipi OAP yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua harus diwujudkan oleh aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Sebelum Otsus berakhir di beberapa tahun ke depan, apa yang harus kami tinggalkan menjadi kesan terbaik, yang bisa menjadi program kerja dari MRP. Makanya, MRP merasa penting jika bisa memiliki data base khusus untuk Orang Asli Papua, sehingga ke depan semua kucuran dana itu benar-benar jelas peruntukannya,’’tambah Timotius Murib. (gr/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *