Otsus Harus Direvisi dan Dievaluasi

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jayapura saat menggelar aksi spontanitas 17 tahun Otsus di Lampu mera Abepura, Rabu (21/11). (FOTO : Takim/Cepos)

JAYAPURA– Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jayapura mengadakan aksi spontanitas terkait 17 tahun Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Lampu Merah Abepura Rabu (21/11) kemarin. Dalam aksi demo yang dipimpin oleh ketua, GMKI cabang Jayapura, Viktor Tumbul mengatakan bahwa dalam aksi tersebut pihaknya hanya ingin mensimpulkan bahwa sudah 17 tahun otsus yang diberikan Negara RI melalui Undang-undang Otsus 21 tahun 2001 hadir di Papua belum bisa membawa perubahan kepada masyarakat Asli Orang Papua (OAP).

“Ini sudah 17 tahun berlalu, namun nampak atau perkembangan yang ada di masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadi Otsus ini kami mau bilang gagal juga salah-salah,”kata ketua, GMKI cabang Jayapura, Viktor Tumbul ke Cenderawasih Pos di Lampu Merah Abepura, Rabu (21/11) kemarin.

Dimana Otsus merupaka satu tutntutan atau aspirasi masyarakat papua, dimana sebelumnya masyarakat meminta untuk berdiri sendiri/merdeka namun semua aspirasi itu diterjemahkan dalam satu wadah yaitu otonomi khusus. “Namun yang kami lihat sejauh ini belum sempurna atau secara regulasi penerapan Otsus di Papua tidak menyentuh masyarakat Orang Asli Papua,”ujarnya.

Perludiketahui bahwa, ada beberapa produk Otsus yang sampai saat ini masih pincang, yang sebenarnya menjadi garda masyarakat Orang Asli Papua untuk berkembang dan dalam menyampaikan aspirasi namun produk tersebut masih berjalan di tempat.

“Produk yang dimaksud itu seperti, sektor ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, partai politik lokal,MRP dan juga lembaga-lembaga kultural yang lainya, semua tidak berfungsi dengan baik hanya mekar ditempat saja,”tegasnya.

Sehingga disimpilkan Hingga 17 tahun Otsus dipapua belum bisa memberikan efek yang positif seperti perubahan dan perkembangan masyarakat maupun daerah Papua. Maka dari itu, Viktor menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi dan revisi ulang terhadap Otsus di Papua, supaya dengan sisa waktu yang ada penerapan Otsus bisa menyentuh masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Hal senada dengan yang dikatakan ketua Gerakan Muda Indonesia (GEMINDO), Yansen bahwa, dari 2001 sampai 2018 menjadi 17 tahun otsus ada di Papua, yang diperkirakan kurang lebih Rp 68 triliun dana yang dimasukan ke Otsus, namun dampak dan manfaat dari dana tersebut tidak begitu menyentuh masyarakat papua, entah itu sistem pengelolanya yang salah atau juga penyaluranya semua tergantung keputusan pemnerintah daerah.

“Jadi kita mau bilang ada otsus juga salah dan bilang tidak ada juga salah, kami harap pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap otsus tersebut, karena dana Rp 68 triliun tersebut bukan dana yang kecil,”papar ketua Gemindo, Yansen disela aksi. (kim/wen)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY