Hamili Anak  di Bawah Umur, Oknum  TNI Disidang

Heince, SE. (FOTO : Sulo/Radar Merauke)

MERAUKE- Diduga  menghamili anak di Bawah umur,   seorang oknum TNI  di Merauke dari Satuan Yonif 755/Yalet berinisial RI berpangkat prada diajukan  ke sidang Oditur Meliter (Odmil) yang berlangsung di   Pengadilan Negeri Merauke,   Rabu (21/11).

 Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan sekaligus pemeriksaan saksi itu berlangsung secara  tertutup.  Korban  sebut saja Mawar  yang sudah melahirkan seorang anak perempuan  berumur 11 bulan,  hadir dan dimintai keterangan dalam persidangan tertutup  tersebut.

Sejak kasus ini  mencuat, korban   telah didampingi dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Merauke. Ketua Tim Asesmen LPA Merauke Heince, SE   yang juga salah satu pejabat di Bapas Merauke ini, kepada wartawan seusai mendampingi kliennya  dalam persidangan  perdana itu mengungkapkan kronologi  kejadiannya.

Menurut  Heince,  antara  korban dan terlapor menjalin hubungan pacaran  kemudian korban hamil. Saat hamil   itu, orang tua korban meminta   terlapor untuk bertanggung jawab dalam hal ini menikahinya.

“Sebelumnya   terlapor sudah  ada komitmen untuk siap bertanggung jawab. Namun  seiring perjalanan waktu, yang bersangkutan  keberatan untuk bertanggung jawab,’’ kata Heince.

Karena tidak mau bertanggung  jawab, kata Heince, orang tua korban kemudian  melaporkan masalah  yang dialami anaknya ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Merauke,  kemudian pihaknya melakukan  pendampingan.

   ‘’Saat kami melakukan pendampingan, kami coba mengundang para pihak dalam hal ini terlapor dan bersama dengan keluarga korban untuk mediasi di ruang media LPA Merauke,’’ katanya.

  Dalam pertemuan  itu, jelas Heince, pihaknya mengajukan beberapa opsi kepada  terlapor   diantaranya uang pertanggungjawaban  kasih sayang  terhadap anak yang ada dalam  kandungan korban senilai Rp 80 juta. Namun  terlapor keberatan.

    ‘’Saat itu terlapor  hanya menyanggupi  Rp 7 juta. Sementara dari keluarga  korban tidak terima karena menilai  uang itu sebagai bentuk penghinaan. Sehingga saat itu kami dari Tim   LPA berikan kesempatan lagi kepada terlapor  untuk  pikir-pikir  selama 2 minggu,’’ katanya.

    Namun sampai  perkara tersebut disidangkan,  pihaknya tidak mendapat klarifikasi dari terlapor. “Karena kami lihat  tidak ada tanggapan dari terlapor, sehingga kami bersama-sama dengan keluarga korban melaporkan  perkara ini ke POM,’’ tandasnya.

   ‘’Umur korban saat kejadian masih 17 tahun,’’ tambahnya.     

     Setelah  pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi,  Hakim  menunda  persidangan sampai Jumat (23/11) besok dengan agenda  pembacaan  tuntutan  terhadap terlapor.

   Heince menambahkan bahwa pihaknya akan terus   memberikan pendampingan  terhadap korban sampai  perkara  tersebut berkekuatan hukum tetap. (ulo/gin/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *